Ir. Iwan Sumule, Wakil Kepala BP Taskin pada kegiatan Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) di Tangerang. “Dari Sinergi Lahir Solusi”. Foto: Bp Taskin
Pikiranmerdeka.com – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mulai merapikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau SITASKIN.
Program ini menjadi instrumen pelaksana Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang percepatan pengentasan kemiskinan.
Presiden Prabowo, Polri Harus Kuat, Banyak Pihak Ingin Melemahkannya
SITASKIN mengusung tema Dari Sinergi Lahir Solusi. Fokusnya memperkuat kolaborasi antarlembaga, memperluas akses masyarakat miskin terhadap bantuan sosial, pangan, dan layanan kesehatan, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi melalui kegiatan produktif.
Wakil Kepala BP Taskin, Ir. Iwan Sumule, mengatakan kemiskinan merupakan persoalan struktural yang tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Menurut dia, lemahnya koordinasi membuat banyak program tidak efektif dan meleset dari sasaran.
“Kemiskinan tidak bisa ditangani secara parsial. Tanpa sinergi pusat dan daerah, intervensi pemerintah berisiko tidak berdampak,” kata Iwan, Senin, 15 Desember 2025.
BP Taskin, kata Iwan, berperan sebagai penghubung untuk menyelaraskan kebijakan dan program lintas kementerian agar berjalan dalam satu arah. Penyelarasan ini diperlukan untuk mencegah tumpang tindih program sekaligus memastikan bantuan menjangkau kelompok miskin dan rentan.
Prabowo Resmikan Proyek Raksasa Baterai Listrik Rp97 Triliun
SITASKIN melibatkan sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Kesehatan. Badan Amil Zakat Nasional dan Perum Perhutani juga dilibatkan.
Berbagai program digulirkan, mulai dari reaktivasi PBI Non-Aktif, pekarangan pangan bergizi, bantuan benih tanaman dan unggas, hingga layanan kesehatan masyarakat.
Pemerintah juga menyiapkan program vokasi dan pemagangan untuk memperluas akses kerja.
Selain itu, dilakukan kurasi data keluarga penerima manfaat, pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan sanitasi, serta pemberian tablet sekolah dan kacamata pintar bagi penyandang tunanetra.
Pendekatan berbasis data ini ditujukan agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
Menurut Iwan Sumule, percepatan penanganan wilayah miskin hanya bisa dicapai melalui kerja kolaboratif yang terukur antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Setiap intervensi harus memberi dampak nyata. Ini amanah Perpres 163 Tahun 2024,” ujarnya.
SITASKIN menjadi bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun dari 8,47 persen pada 2025 menjadi 4,5 persen pada 2029 secara bertahap.
BP Taskin optimistis, dengan konsolidasi kebijakan dan program lintas sektor, upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
(Agt/PM, Sumber: Bantenexpress.com)