https://pikiranmerdeka.com

Wujudkan Demokrasi

Jokowi dan Sejarah Marcos Ditengah Politik Dinasti yang Ingkari Amanat Reformasi

Jan 2, 2024 #AgustoSulistio

Oleh: Agusto Sulistio – Pegiat Sosmed.

Upaya Jokowi menerapkan politik dinasti dengan melibatkan keluarganya kedalam urusan kekuasaan pemerintah dibawah kepemimpinan Jokowi (Ayah Kandung Gibran) bukan sekadar issue, namun telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan.

Meskipun belum ada satupun keputusan pengadilan yang menyatakan Jokowi dan keluarganya telah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan membuat dinasti politik, namun hal itu telah banyak mengundang perhatian dan opini berbagai elemen masyarakat. Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Ketua Majelis MK yang merupakan Paman dari Gibran Rakabuming Raka (Putra Jokowi) juga Adik Ipar dari Jokowi (Presiden RI) atas dikabulkannya syarat usia Cawapres 40 tahun menjadi 35 tahun, adalah merupakan bentuk nepotisme dan dinasti politik.

Amanat Reformasi 1998 di Indonesia merupakan tuntutan dan aspirasi masyarakat yang muncul sebagai respons terhadap keadaan politik, ekonomi, dan sosial yang kritis pada saat itu.

Tuntutan reformasi meliputi perbaikan Demokrasi. Masyarakat menyerukan demokrasi yang lebih baik dan transparan, menentang otoritarianisme rezim Orde Baru yang telah lama berkuasa di bawah Presiden Soeharto.

Kritik terhadap Korupsi, kekecewaan terhadap tingkat korupsi yang tinggi dalam pemerintahan dan birokrasi menjadi pendorong utama reformasi. Masyarakat menuntut pembersihan korupsi dan akuntabilitas yang lebih besar.

Hak Asasi Manusia, amanat Reformasi juga mencakup penekanan pada perlindungan hak asasi manusia. Keinginan untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan hak asasi manusia menjadi salah satu fokus utama.

Deesentralisasi Kekuasaan, masyarakat menuntut desentralisasi kekuasaan, mendesak agar kekuasaan tidak terpusat pada pemerintahan pusat dan memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah.

Reformasi Ekonomi, aspek ekonomi juga menjadi perhatian dengan tuntutan reformasi ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesempatan ekonomi yang lebih merata.

Kebebasan Pers, tuntutan untuk kebebasan pers dan berakhirnya sensor media menjadi bagian integral dari amanat Reformasi, memperjuangkan kebebasan berekspresi dan akses informasi yang lebih terbuka.

Pemilihan Umum Langsung, amanat Reformasi mencakup tuntutan untuk pemilihan umum langsung dan proses politik yang lebih demokratis, menggantikan sistem pemilihan presiden oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Amanat Reformasi 1998 pada akhirnya mengakibatkan pengunduran diri Soeharto pada Mei 1998 dan pembentukan era Reformasi di Indonesia, membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial negara.

Praktek Politik dinasti yang dilakukan oleh presiden Jokowi dengan mengangkat putra dan menantunya kedalam sistem kekuasaan pemerintah
bertentangan dengan amanat reformasi karena amanat tersebut mendorong perubahan menuju demokrasi, transparansi, dan pemerintahan yang lebih adil.

Politik dinasti dapat menghambat terbentuknya pemerintahan yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) karena keterlibatan keluarga dalam keputusan politik dapat membuka peluang untuk korupsi, di mana kepentingan keluarga mungkin lebih diutamakan daripada kepentingan publik. Hal ini dapat merugikan keuangan negara dan menghambat upaya memberantas korupsi.

Politik dinasti dapat menciptakan kolusi antara anggota keluarga yang berkuasa, menciptakan lingkungan di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan publik. Hal ini dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas.

Jika anggota keluarga ditempatkan dalam posisi pemerintahan berdasarkan hubungan keluarga daripada kualifikasi dan kompetensi, ini dapat dianggap sebagai bentuk nepotisme. Nepotisme dapat menghambat pembentukan pemerintahan yang efisien dan berkinerja tinggi.

Dengan demikian, politik dinasti menciptakan risiko tinggi terhadap praktik-praktik KKN, merugikan integritas dan efektivitas pemerintahan yang bersih dan adil. Mencegah politik dinasti menjadi penting dalam upaya memastikan tata kelola yang baik dan mengatasi masalah KKN dalam suatu negara.

Negara Demokrasi Melarang Intervensi Mahkamah Konstitusi

Langkah-langkah perubahan undang-undang atau syarat pemilihan umum dinegara demokrasi dibelahan dunia melibatkan proses yang transparan dan dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Ini dapat mencakup perdebatan dan persetujuan dari badan legislatif atau badan hukum yang berwenang, tergantung pada sistem hukum dan politik suatu negara.

Intervensi langsung oleh kepala eksekutif atau presiden dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat independen akan menimbulkan kekhawatiran terkait dengan prinsip pembagian kekuasaan. Prinsip tersebut menciptakan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya check and balance dalam sistem pemerintahan.

Jika seorang presiden atau kepala eksekutif terlibat secara langsung dalam proses keputusan yang seharusnya menjadi domain independen Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat dianggap sebagai intervensi yang merusak kemandirian lembaga tersebut dan dapat menimbulkan pertanyaan etis serta konstitusional.

Sejarah Politik Dinasti di Filipina

Sebagai contoh, Filipina telah mengalami sejumlah tantangan dan kontroversi terkait politik dinasti. Salah satu contoh yang mencolok adalah pemerintahan keluarga Marcos. Ferdinand Marcos menjabat sebagai Presiden Filipina dari tahun 1965 hingga 1986. Selama masa pemerintahannya, ia membangun kekuasaan politik yang sangat sentral di sekitar keluarganya.

Ketika Marcos dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden pada tahun 1969, ia mulai mengkonsolidasikan kekuasaan dengan cara-cara yang menciptakan dominasi politik keluarga. Selama masa pemerintahannya, keluarga Marcos terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang meluas, sementara pemerintahan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia semakin meningkat.

Pada tahun 1986, rakyat Filipina melakukan revolusi damai yang dikenal sebagai “People Power Revolution” untuk mengakhiri pemerintahan Marcos yang otoriter. Pemberontakan rakyat ini memaksa keluarga Marcos untuk mengungsi, dan akhirnya, pemerintahan Marcos yang didominasi oleh dinasti tersebut berakhir.

Pengalaman Filipina dengan politik dinasti di bawah pemerintahan keluarga Marcos adalah salah satu contoh bagaimana upaya mempertahankan kekuasaan dengan politik dinasti dapat mengarah pada kekacauan dan ketidakstabilan politik.