Pikiranmerdeka.com, Jakarta – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan bahwa kebijakan agraria Pemerintahan Prabowo 2025 justru mengulang skema lama berupa pemberian konsesi skala besar, pembabatan hutan untuk sawit dan proyek food estate, serta pelonggaran perizinan atas nama investasi.
“Perluasan peran militer di sektor agraria, proyek-proyek swasembada pangan-energi dan penertiban kawasan hutan menjadi penyebab meningkatnya eskalasi konflik agraria dan kekerasan,” kata Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal KPA saat jumpa pers di Restoran Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (15/1/2026).
Menurut data KPA, sepanjang 2025 terjadi 341 letusan konflik agraria di 33 provinsi dengan luas mencapai 914.547,936 hektar, korban terdampak sebanyak 123.612 keluarga di 428 desa. Jumlah ini naik hingga 15% dibanding tahun sebelumnya.
Perkebunan menjadi pemicu utama konflik agraria dengan 135 letusan konflik agraria seluas 352.156,41 hektar dan korban terdampak sebanyak 8.734 keluarga, atau naik 21 persen dari tahun sebelumnya.
KPA mengindikasikan bahwa ambisi negara dalam mencapai kedaulatan pangan dan energi sering kali berbenturan keras dengan kedaulatan ruang rakyat di tingkat tapak. “Kebijakan moratorium Menteri ATR/BPN tidak berhasil menekan laju konflik agraria di lapangan,” tambah Dewi, menutup.
Kontributor : Amhar Batu AttoZ