Bank Dunia baru saja memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 dari 5 persen menjadi 4,7 persen. Hal serupa dilakukan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), yang sebelumnya memperkirakan ekonomi RI tumbuh 5,1 persen kini turun ke angka yang sama 4,7 persen, dan diprediksi stagnan hingga 2026.
Kedua lembaga internasional ini memberi sinyal kuat bahwa perlambatan ekonomi Indonesia bukan sekadar kemungkinan, melainkan resiko nyata. Dunia sedang menghadapi gejolak baru, konflik dagang, ketidakpastian kebijakan, hingga investasi global yang melemah. Dampaknya terasa sampai ke Indonesia.
Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2025 menyebut banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kini terjebak dalam tekanan fiskal, pendapatan negara seret, beban subsidi dan bunga utang membengkak, ruang gerak kebijakan makin sempit.
Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam APBN 2025. Bahkan, Presiden Prabowo memiliki visi ambisius, ekonomi RI tumbuh hingga 8 persen selama masa pemerintahannya. Namun kenyataannya, proyeksi saat ini tersendat di angka 4,7 persen. Gap ini menimbulkan satu pertanyaan besar, bagaimana strategi pemerintah menjawab tantangan tersebut?
Apa Artinya bagi Rakyat?
Ekonom dari Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan bahwa perlambatan ekonomi berarti lesunya aktivitas produksi. Permintaan melemah, cash flow industri terganggu, dan akhirnya PHK pun tak terelakkan.
Ketika pekerja kehilangan pekerjaan dan lapangan kerja baru tak cukup tersedia, resiko kemiskinan melonjak. Ini bukan hanya soal data ekonomi, tapi soal nasib banyak keluarga di Indonesia.
Stimulus pemerintah dinilai sebagai langkah positif. Namun, Yusuf menegaskan bahwa perlu pendekatan yang lebih terarah, bantu kelas menengah dan mereka yang hampir naik kelas. Kelompok ini menyumbang 40 persen konsumsi rumah tangga nasional motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyebut proyeksi 4,7 persen sebagai “alarm keras”. Indonesia butuh pertumbuhan minimal 5,5 persen hanya untuk menstabilkan pengangguran. Di bawah itu, penciptaan kerja terhenti, sektor informal mendominasi, dan daya beli masyarakat merosot.
Ia menyerukan agar pemerintah bergerak cepat. Bukan dengan retorika, tapi strategi nyata. Fokus harus diberikan pada proyek padat karya, percepatan infrastruktur yang berdampak luas, dan insentif fiskal untuk industri yang menyerap banyak tenaga kerja seperti tekstil dan makanan.
Kebijakan moneter dari Bank Indonesia juga harus didukung. Stabilitas rupiah dan suku bunga adalah kunci menjaga minat investor tetap tinggi.
Jangan Terjebak Populisme
Syafruddin mengingatkan: hindari kebijakan populis jangka pendek yang justru membebani APBN. Anggaran negara harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional, bukan untuk konsumsi sesaat.
Lebih jauh, kepercayaan investor harus dibangun. Reformasi struktural bukan sekadar jargon, tapi harus menjadi aksi nyata: kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan institusi yang kuat.
Ramalan 4,7 persen bukanlah vonis akhir, tapi peringatan keras. Jika pemerintah tak segera mengubah arah kebijakan, Indonesia bukan hanya gagal mencapai target ambisiusnya, tapi juga bisa menghadapi krisis pengangguran dan meningkatnya kemiskinan.
Sumber: CNN Indonesia
Editor: Agusto Sulistio