Di tengah hiruk-pikuk kekuasaan yang makin gaduh dari polemik dugaan ijazah palsu, pilkada, reshuffle kabinet, hingga drama politik transisi kepemimpinan nasional, ada satu sektor yang diam-diam bergerak membawa harapan, yakni Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Sektor ini jarang disorot barangkali tak seksi di mata politikus. Namun penulis menilai bahwa rakyat, keluarga yang hidup dari rempah jerih di negeri orang, PMI adalah bukti bahwa rakyat biasa masih bisa menyumbang luar biasa, bukan sekadar dalam bentuk uang kiriman (remitansi), tapi juga harga diri dan daya tawar bangsa di mata dunia.
Kini, di bawah kendali Menteri Abdul Kadir Karding, sektor ini tidak lagi berjalan seadanya. Kadir Karding, kelahiran Donggala, Sulawesi, mantan aktivis dari Kota Semarang yang kini dipercaya memimpin Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), membawa pendekatan baru yang cukup membumi namun tak kalah strategis.
Pada 2025 ini, Kadir menargetkan penempatan 425 ribu PMI dengan nilai remitansi (pengiriman uang) Rp. 433,6 triliun. Bagi yang skeptis, angka ini mungkin terdengar ambisius. Tapi bila kita melihat fakta data, target ini justru realistis.
Per 2024, menurut rilis Bank Indonesia danP2MI, total remitansi PMI sudah mencapai Rp. 253,3 triliun, dengan lebih dari 270 ribu penempatan PMI baru yang tersebar di lebih dari 20 negara. Data Survei Nasional Ketahanan Keluarga PMI (2023) juga menunjukkan, 92% keluarga PMI di Indonesia bergantung pada remitansi sebagai sumber utama penghidupan. Artinya, ini bukan sekadar soal ekonomi. Ini soal keberlangsungan hidup jutaan warga.
Pemerintah sebelumnya memang telah membuka jalan di antaranya melalui perjanjian bilateral tenaga kerja dengan negara-negara seperti Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia. Tapi di bawah Kadir Karding, pendekatan ini ditingkatkan. Beberapa contoh nyatanya sebagai berikut.
Jepang kini membuka ribuan kuota untuk pekerja sektor perawat lansia dan industri melalui skema Specified Skilled Workers (SSW). Jerman membuka jalur baru untuk PMI profesional di bidang keperawatan dan teknologi, bekerja sama dengan BP2MI sejak awal 2023. Arab Saudi, yang sebelumnya dikenal sebagai negara rawan, kini telah menyepakati sistem kontrak berbasis digital melalui Musaned, memastikan transparansi dan pelindungan hukum yang lebih kuat.
Sementara itu, dari sisi dalam negeri, langkah menteri Kadir Karding memerintahkan revitalisasi 50 Balai Latihan Kerja (BLK) dan pelatihan berbasis demand negara tujuan. Artinya, PMI sekarang tidak lagi berangkat hanya dengan semangat, tapi juga keterampilan dan jaminan kontrak kerja.
Langkah cerdas lainnya adalah digitalisasi sistem penempatan PMI lewat platform e-PMI. Semua proses kini lebih transparan dari rekrutmen hingga pengaduan. Tak hanya itu, pendampingan hukum diperkuat lewat kerja sama dengan Kemenlu dan atase tenaga kerja di negara-negara rawan.
Untuk kecepatan dan keamanan pengiriman uang pihaknya menggandeng perbankan dan fintech untuk membuat skema remitansi yang murah dan langsung ke rekening penerima, sekaligus membuka peluang investasi mikro bagi keluarga PMI.
Jika akan ditingkatkan lebih luas pada sektor kesejahteraan usaha bagi PMl, penulis melihat peluang besar dan cerah dengan mensinergikannya pada sektor Koperasi dan kerjasama dengan kepala daerah diseluruh tanah air, tempat asal PMI. Tentu hal ini tak lepas dari sorotan Menteri Karding dan jajarannya guna percepatan dalam menunjang visi ekonomi nasional kerakyatan Presiden Prabowo.
Semua ini membentuk satu gagasan besar bahwa PMI bukan buruh buangan. Mereka adalah wajah Indonesia yang bekerja keras, mengangkat devisa, dan menjaga martabat bangsa.
Akan tetapi seperti dikatakan Karding sendiri, “angka besar hanya akan menjadi harapan kosong jika tidak ditopang sistem perlindungan yang kuat.” Temuan investigatif membuktikan bahwa selama ini banyak PMI masih diberangkatkan tanpa pelatihan memadai, dengan dokumen kerja tidak jelas, hingga jatuh dalam eksploitasi di luar negeri.
Di sejumlah wilayah seperti Lombok Timur, Tulungagung, hingga Cianjur, calon PMI mengaku dilatih secara kilat hanya 2–3 hari sebelum berangkat. Banyak dari mereka tidak paham hak-haknya, dan lebih parah lagi, tidak memiliki akses bantuan jika terjadi pelanggaran kontrak.
Menteri Kadir memahami ini bukan dari laporan semata, tapi karena ia terbiasa turun langsung ke lapangan, mendengar sendiri suara-suara rakyat yang kerap tertutup dalam ruang rapat kementerian.
May Day Bukan Lagi Sekadar Seruan
Bertepatan nenjelang Hari Buruh Internasional (May Day), 1 Mei 2025, suara yang seharusnya menggelegar bukan hanya tuntutan upah atau penolakan PHK massal. Tapi juga seruan untuk menghargai dan memperkuat sistem kerja migran Indonesia karena lewat mereka, rakyat bergerak, negara mendapat devisa, dan bangsa dihormati.
Dalam suasana politik yang bising, langkah ini adalah bukti bahwa kerja diam-diam bisa berdampak luas. Target bukan soal angka besar, tapi bagaimana menghitung kekuatan rakyat secara objektif, dan menyusunnya jadi strategi nasional.
Negara harus mulai belajar melihat rakyat bukan sebagai beban, tapi sebagai sumber kekuatan. Dan PMI adalah bukti bahwa rakyat biasa yang membuat Indonesia tetap berdiri tegak di panggung global.
Oleh: Agusto Sulistio – Mantan Kepala Aksi Advokasi PIJAR Semarang era 90an, Aktif di Indonesia Democracy Monitor (InDemo).
Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu 23 April 2025, 16: 18 Wib.