Oleh: Agusto Sulistio – Pegiat Sosmed.
Peresmian PT. Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) pada momentum pertengahan 2026 sesungguhnya hadir di tengah perubahan besar model ekonomi dan geopolitik dunia.
Dunia sedang memasuki fase yang tidak lagi berbicara soal perdagangan bebas, tetapi perebutan sumber daya strategis, kendali rantai pasok global, keamanan energi, pangan, hingga dominasi teknologi industri masa depan.
Dalam konteks itulah Indonesia tidak lagi cukup hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Indonesia sedang dipaksa sejarah untuk menentukan pilihan, tetap menjadi pemasok komoditas murah bagi negara industri, atau naik kelas menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mengendalikan rantai nilai globalnya sendiri.
Karena itu, kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai perusahaan baru, sebagai bagian dari desain besar negara untuk mengonsolidasikan kekuatan sumber daya nasional di tengah dunia yang semakin kompetitif dan penuh tekanan geopolitik.
Hari ini, memasuki Juni 2026, dunia menghadapi situasi yang semakin kompleks. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok belum benar-benar reda. Konflik geopolitik di berbagai kawasan terus memengaruhi harga energi dan logistik global. Eropa memperketat standar lingkungan melalui kebijakan carbon border adjustment mechanism (CBAM).
Negara-negara maju berlomba mengamankan pasokan mineral kritis untuk industri kendaraan listrik, energi baru, dan kecerdasan buatan.
Dalam situasi seperti ini, Indonesia justru berada pada posisi strategis. Indonesia memiliki nikel, bauksit, batu bara, CPO, gas, tembaga, hingga bonus demografi yang menjadi rebutan kepentingan global.
Tidak mengherankan jika arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto mulai menempatkan penguatan kendali negara terhadap sumber daya strategis sebagai salah satu agenda utama pembangunan nasional.
Dalam satu tahun awal pemerintahannya, sejumlah langkah besar mulai terlihat. Pemerintah mempercepat program hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis, mulai dari energi, mineral, perkebunan, hingga industri manufaktur berbasis sumber daya alam.
Bahkan sepanjang 2026, pemerintah telah memulai berbagai proyek hilirisasi bernilai ratusan triliun rupiah melalui Danantara sebagai instrumen investasi negara.
Presiden Prabowo juga secara terbuka menegaskan bahwa hilirisasi bukan lagi pilihan tambahan, melainkan fondasi utama kebangkitan ekonomi nasional. Pemerintah bahkan telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua senilai Rp.116 triliun yang mencakup sektor energi, baja, mineral, dan perkebunan.
Tidak berhenti di sana, pemerintah juga mempercepat puluhan proyek strategis lainnya dengan total nilai investasi yang diperkirakan mendekati Rp.600 triliun. Fokusnya selain meningkatkan ekspor juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memperkuat ketahanan energi, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Di forum internasional seperti World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Presiden Prabowo bahkan mempresentasikan Danantara sebagai instrumen strategis industrialisasi nasional dan fondasi kemitraan baru Indonesia dengan investor global. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menawarkan bahan mentah, tetapi juga menawarkan ekosistem industri dan investasi jangka panjang.
Langkah paling berani terlihat ketika pemerintah mulai mengonsolidasikan tata niaga ekspor komoditas strategis melalui DSI. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi praktik under invoicing, transfer pricing, serta memastikan devisa hasil ekspor tetap berada di dalam negeri. Pemerintah menilai selama bertahun-tahun Indonesia terlalu banyak kehilangan potensi penerimaan negara akibat lemahnya pengawasan rantai perdagangan global.
Kebijakan tersebut memang memunculkan pro dan kontra. Sebagian pelaku pasar global menilai langkah ini terlalu agresif karena berpotensi mengubah struktur perdagangan internasional.
Namun di sisi lain, pemerintah melihat bahwa negara sebesar Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi objek permainan harga global. Justru dalam era persaingan geopolitik seperti sekarang, penguasaan rantai distribusi dan perdagangan komoditas menjadi instrumen penting menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
Selain itu, pemerintah juga mulai mengaitkan agenda hilirisasi dengan penertiban kawasan hutan dan pengelolaan aset strategis negara. Bahkan lahan hasil pencabutan izin perusahaan bermasalah mulai diarahkan ke pengelolaan yang lebih terkonsolidasi melalui Danantara.
Namun demikian, pemerintah juga menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Pertama, tantangan tata kelola dan transparansi. Semakin besar kekuatan ekonomi yang dikonsolidasikan negara, semakin besar pula resiko penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak diawasi secara terbuka. Karena itu, berbagai kalangan internasional mulai mengingatkan pentingnya sistem pengawasan independen agar Danantara dan DSI tidak dipersepsikan sebagai instrumen politik semata.
Kedua, tantangan lingkungan hidup. Percepatan hilirisasi, khususnya industri mineral dan nikel, juga menimbulkan tekanan ekologis yang serius apabila tidak dikendalikan dengan baik. Beberapa kajian akademik mulai menunjukkan adanya dampak penurunan kualitas lingkungan di kawasan industri hilirisasi tertentu.
Ketiga, tantangan stabilitas sosial dan arus opini publik.
Di era digital hari ini, isu dan narasi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan fakta dan penjelasan teknokratis pemerintah. Setiap kebijakan besar mudah dipelintir menjadi konflik politik, apalagi ketika situasi global sedang tidak stabil. Dalam beberapa bulan terakhir, suhu politik nasional juga terlihat semakin dinamis dengan munculnya berbagai kritik dan kekhawatiran terhadap arah konsolidasi ekonomi negara.
Padahal pengalaman sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi selalu memiliki kemampuan menjaga stabilitas nasional di tengah perubahan besar dunia.
Karena itu, keberhasilan DSI dan Danantara sesungguhnya tidak hanya bergantung pada kekuatan modal, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik, memastikan transparansi, serta melibatkan rakyat sebagai bagian utama dari rantai nilai ekonomi nasional.
Maka koperasi, petani rakyat, UMKM, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi sangat penting. Konsolidasi ekonomi nasional tidak boleh berhenti pada penguatan korporasi besar semata, tetapi harus mampu menciptakan pemerataan manfaat ekonomi hingga ke tingkat desa.
Jika seluruh proses ini berjalan baik, maka Indonesia memiliki peluang besar memasuki era baru sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia pada dekade mendatang.
Indonesia bukan hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi pemain utama yang mengendalikan industri hilir, perdagangan strategis, hingga pasar regional.
Dengan kata lain, era Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi titik penting pergeseran arah ekonomi Indonesia, dari negara pengekspor komoditas mentah menuju negara industri berbasis kedaulatan sumber daya nasional.
Namun syaratnya, tata kelola harus bersih, hilirisasi harus berkeadilan, lingkungan harus dijaga, dan rakyat harus menjadi pemilik utama manfaat pembangunan. Jika itu mampu diwujudkan, maka Danantara dan DSI akan menjadi simbol kebangkitan ekonomi Indonesia di tengah perubahan besar dunia abad ke-21.
_Kalibata, Minggu 31 Juni 2026._