Foto: Ahmad Yani/ist.
Sejumlah alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) mengusulkan agar Danantara mengelola 34 titik Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan pendekatan sistem pemilahan sampah, menggantikan rencana pembangunan 33 titik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Usulan ini disampaikan setelah Presiden dalam rapat terbatas (ratas) kabinet menetapkan kebijakan bahwa penyelesaian persoalan sampah dimulai dari tingkat desa. Kebijakan tersebut dinilai akan berdampak pada berkurangnya volume sampah yang dikirim ke TPA, sehingga pasokan (feeding) untuk PLTSa diperkirakan tidak akan mencukupi kebutuhan minimal operasional, bahkan berpotensi kurang dari 10 persen dari kapasitas yang dibutuhkan.
PLTSa, yang sangat bergantung pada ketersediaan sampah dalam jumlah dan lokasi tertentu, dinilai berisiko menghadapi persoalan kontraktual apabila skema kerja sama menggunakan model Independent Power Producer (IPP) dengan pola take or pay. Dalam skema tersebut, pemerintah tetap berkewajiban membayar kapasitas listrik yang disepakati meskipun pasokan sampah tidak terpenuhi.
Salah satu alumni ITB yang akrab disapa Bang Yani menyarankan agar Danantara mengambil peran strategis dengan mengelola seluruh TPA berkapasitas minimal 100 ton per hari. Dengan demikian, pemerintah kota dan kabupaten dapat lebih fokus pada pengelolaan timbulan sampah di wilayah masing-masing.
Menurutnya, model ini berpotensi menurunkan biaya pengelolaan sampah secara keseluruhan. Sistem pemilahan memungkinkan optimalisasi daur ulang (recycling), sehingga hasil pengolahan dapat membantu menutup biaya operasional TPA.
Alumni Jurusan Teknik Lingkungan ITB yang juga salah satu Pimpinan KSPSI tersebut, juga menyoroti aspek ketenagakerjaan. Ia menilai, apabila pengolahan sampah sepenuhnya mengandalkan PLTSa, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja akan jauh lebih kecil. Sebaliknya, sistem pemilahan dan daur ulang dinilai mampu mempertahankan bahkan membuka peluang nafkah bagi ratusan ribu pekerja yang selama ini bergantung pada aktivitas pengelolaan sampah.
Selain itu, ia menyarankan agar alokasi dana yang sebelumnya disiapkan untuk pembangunan PLTSa dapat dialihkan untuk pengembangan industri pengolahan dan daur ulang berbasis sampah. Langkah ini dinilai tidak hanya lebih adaptif terhadap kebijakan nasional, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi sirkular.