Dalam pidatonya, Jumhur Hidayat mengakui bahwa dirinya bukan pendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Namun, menurutnya, kesamaan visi dan misi dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh membuatnya akhirnya mendukung Prabowo.
Ket Photo: Ketum KSPSI saat Pidato didepan puluhan ribu Pekerja dan Buruh, 27/2/2025.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam puncak peringatan HUT ke-52 KSPSI yang berlangsung di Stadion Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025) sore.
Acara yang dihadiri puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia ini juga diwarnai kehadiran sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Wamen Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, serta Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung. Selain itu, hadir pula perwakilan organisasi buruh, mahasiswa, hingga komunitas ojek online.
Dalam pidatonya, Jumhur Hidayat mengakui bahwa dirinya bukan pendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Namun, menurutnya, kesamaan visi dan misi dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh membuatnya akhirnya mendukung Prabowo. “Meskipun pada Pilpres 2024 saya bukan pendukung Prabowo, namun karena ada kesamaan visi dan misi terhadap buruh, akhirnya saya pun mendukung Presiden Prabowo Subianto yang konsisten mempunyai pemikiran yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh,” ujar Jumhur.
Ia menyoroti beberapa kebijakan yang menurutnya menunjukkan keberpihakan Presiden Prabowo terhadap buruh. Salah satunya adalah kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar 6,5%. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap UU Omnibus Cipta Kerja yang selama ini menjadi kontroversi di kalangan pekerja. Tidak hanya itu, ia juga mendukung kebijakan pembatasan produk impor yang bisa diproduksi di dalam negeri, serta tindakan tegas terhadap praktik korupsi yang merugikan perekonomian nasional.
“Intinya semua kebijakan Presiden Prabowo bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan produksi industri dan berujung pada kesejahteraan buruh,” tegas Jumhur.
Dukungan dari tokoh buruh seperti Jumhur menunjukkan bahwa harapan terhadap kepemimpinan Prabowo di sektor ketenagakerjaan cukup besar. Namun, janji dan kebijakan tersebut tentu masih perlu diuji dalam implementasinya ke depan. Apakah benar akan membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan buruh atau hanya sekadar retorika politik? Waktu yang akan menjawab.
(Agt/PM)