Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (FSP LEM) SPSI Bahas Dampak Kendaraan Listrik dengan Tim Ekonomi Prabowo Subianto.
Bekasi, 19 September 2024 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (FSP LEM) SPSI menggelar diskusi penting dengan Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto terkait dampak ekonomi dan sosial dari implementasi kendaraan berbasis baterai (Battery Electric Vehicles/BEV) di Harris Convention Hall, Summarecon, Bekasi. Acara yang berlangsung pada Kamis siang tersebut menyoroti potensi perubahan besar yang akan terjadi dalam industri otomotif, terutama terkait dengan tenaga kerja.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, menekankan kekhawatiran utama dari kebijakan elektrifikasi kendaraan. Menurutnya, transisi yang terlalu cepat bisa menyebabkan dampak sosial yang serius, terutama dalam hal kehilangan lapangan kerja. Jumhur memperkirakan lebih dari satu juta pekerja di industri otomotif Indonesia berisiko kehilangan pekerjaan jika kebijakan ini tidak diterapkan secara bertahap.
Ket Gambar: Suasana Diskusi Tim Ekonomi Prabowo – Buruh Pekerja
“Kami berharap agar kebijakan ini tidak diterapkan secara mendadak, karena kesiapan industri otomotif nasional belum memadai. Risiko kecelakaan kerja juga meningkat seiring dengan perubahan teknologi yang belum sepenuhnya dipahami oleh para pekerja,” jelas Jumhur.
Ia juga menawarkan solusi alternatif untuk mengurangi emisi karbon tanpa harus beralih total ke kendaraan listrik. “Jika tujuan utama adalah menurunkan emisi, kita bisa menempuh cara lain seperti kebijakan reboisasi. Misalnya, setiap produksi tiga mobil diwajibkan menanam satu pohon. Ini akan menambah perekrutan tenaga kerja sekaligus mengurangi produksi karbon,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Darwin Ginting, Anggota Dewan Pakar Tim Ekonomi Prabowo Subianto, memberikan tanggapan terkait kekhawatiran dari kalangan pekerja. Darwin menegaskan bahwa Prabowo Subianto tidak akan mengambil kebijakan yang merugikan rakyat, terutama para pekerja.
“Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo tidak akan membuat keputusan yang mempersulit kehidupan rakyat. Kami memahami pentingnya melindungi lingkungan dan upaya menurunkan emisi, tetapi kami juga memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang akan terjadi. Semua ini sudah dipikirkan matang-matang,” ujar Darwin meyakinkan.
Agung C. Wibowo, Staf Ahli Tim Ekonomi Prabowo, menambahkan bahwa setiap masukan dari serikat pekerja akan dipertimbangkan secara serius oleh timnya. Ia juga menjelaskan bahwa polusi udara di Indonesia tidak sepenuhnya disebabkan oleh kendaraan bermotor, sehingga elektrifikasi kendaraan bukanlah solusi mendesak saat ini.
“Kredit karbon kita masih positif. Indonesia masih memiliki ruang untuk menyubsidi kredit karbon dunia. Oleh karena itu, tidak ada urgensi besar untuk segera beralih ke kendaraan listrik,” terang Agung yang memiliki pengalaman panjang di industri otomotif nasional.
Agung juga mengingatkan bahwa para pekerja di industri otomotif harus mulai mempersiapkan diri menghadapi perubahan teknologi. “Para pekerja perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat,” sarannya.
Di sisi lain, akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agus Purwadi, memberikan gambaran global mengenai transisi menuju kendaraan listrik. Menurutnya, negara-negara seperti China, Eropa, dan Amerika Serikat merupakan pemimpin dalam pengembangan industri otomotif berbasis listrik.
“China sangat serius dengan transisi ini, mereka telah menginvestasikan 230 miliar dolar AS untuk mengembangkan industri otomotif listrik, mulai dari infrastruktur, regulasi, hingga penjualan. Pasar domestik mereka yang besar menjadi target utama,” ungkap Agus.
Namun, Agus juga mengakui bahwa penetrasi pasar kendaraan listrik di Indonesia masih sangat rendah, hanya mencapai sekitar 1 persen dari total pasar kendaraan nasional. Meskipun demikian, ia optimistis bahwa dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengikuti jejak negara-negara maju dalam mengadopsi teknologi kendaraan listrik.
Diskusi ini menjadi salah satu langkah awal untuk memastikan bahwa kebijakan elektrifikasi kendaraan di Indonesia tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, terutama bagi para pekerja di industri otomotif.
Usulan Ketum KSPSI, Jumhur Hidayat Tepat dan Cerdas
Terkait usulan Jumhur Hidayat mengenai reboisasi sebagai alternatif pengurangan emisi karbon, agar setiap produksi tiga mobil diwajibkan menanam satu pohon. Usulan cerdas ini telah sukses dilakukan diberbagai negara. Merujuk pada konsep kompensasi karbon melalui penanaman pohon, sebuah langkah tepat.
Sebagai contoh, India telah menerapkan program reboisasi besar-besaran sebagai bagian dari komitmennya terhadap perubahan iklim. Negara ini memiliki program Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA), yang mewajibkan perusahaan untuk menanam pohon sebagai kompensasi atas deforestasi yang dilakukan untuk keperluan industri. Program ini telah menghasilkan jutaan hektar hutan baru dan secara signifikan membantu dalam mengimbangi emisi karbon.
Selain itu, Jerman juga menerapkan kebijakan serupa melalui program Forest Conservation and Expansion. Setiap industri besar, termasuk sektor otomotif, diharuskan untuk mendukung inisiatif reboisasi dan konservasi hutan guna mengurangi jejak karbon mereka. Jerman menggunakan pendekatan ini sebagai salah satu strategi untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2045.
China, yang menjadi salah satu negara dengan kontribusi besar terhadap emisi karbon global, telah melakukan program Green Great Wall (Tembok Besar Hijau) yang bertujuan menanam pohon dalam skala besar untuk menahan penyebaran gurun dan mengurangi emisi karbon. Program ini juga diintegrasikan dengan kebijakan industri, di mana perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor-sektor penghasil emisi tinggi diwajibkan untuk berkontribusi pada inisiatif ini.
Dengan mencontoh praktrk dari negara-negara tersebut, usulan Jumhur Hidayat tentang kewajiban menanam pohon untuk setiap produksi kendaraan di Indonesia berpotensi tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor reboisasi dan konservasi lingkungan.
Penulis, editor: Agusto Sulistio.