Pikiranmerdeka.com, Jakarta – Dalam mendorong program Swasembada Garam Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar talkshow Bincang Bahari dengan judul “Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional” pada Kamis, 12 Februari 2026 di Media Center, Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat.
Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengungkapkan bahwa KKP mengembangan kawasan sentra industri garam nasional (SIGN) di kabupaten rote ndao, NTT.
“Pengembangan kawasan SIGN tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, karena pemerintah tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan secara mandiri,” ujarnya.
Frista mengatakan bahwa pengembangan kawasan industri garam di Rote Ndao dirancang dalam beberapa zona produksi. Sebanyak 8 dari 10 zona kawasan tersebut akan digarap pihak swasta.
Dia katakan bahwa, kemampuan pembiayaan pemerintah melalui APBN hanya mencakup sebagian zona, sementara sisanya memerlukan investasi dari pihak swasta.
Dia tambahkan, KKP akan fokus menggarap 2 zona tahap awal, sementara 8 zona lainnya ditawarkan kepada investor swasta dan industri pengguna garam.
“Dari potensi lahan 10.000-13.000 hektar. Potensi lahan yang akan dikelola oleh swasta mencakup kira-kira 11.776 hektar,” sebutnya.
Frista mengungkapkan, adanya keterlibatan investor dinilai penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur produksi, fasilitas pengolahan, serta penerapan teknologi yang dibutuhkan guna meningkatkan kapasitas dan kualitas garam nasional.
“Pengembangan teknologi produksi juga menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan produksi garam. Teknologi dinilai mampu membantu mengatasi keterbatasan kapasitas serta meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil produksi,” pungkasnya.
KKP menilai sinergi antara pemerintah, BUMN, pelaku usaha, dan investor swasta menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan sentra industri garam dan memperkuat rantai pasok nasional.
Kontributor : Amhar