Oleh : Beathor Suryadi
Satu diantara serunya perdebatan 27 Anggota PPKI/ panitya persiapan kemerdekan Indonesia setelah Bung Karno pada 1 Juni 1945 Pidato tentang landasan Negara Indonesia Merdeka…
Begitu antusiasnya peserta Rapat mempertanyakan Daulat Rakyat dalam demokrasi Pancasila…
Dengan lugas Bung Karno menjelaskan bahwa Demokrasi Pancasila berasal usul dari Budaya Bangsa kita dan telah, berjalan sejak berabad lalu mulai jaman feodal, dan era penjajahan…
Rakyat sangat berdaulat menentukan jalannya proses demokrasi Pancasila. Dengan pemilihan langsung One Man One Vote Rakyat memilih Kepala Desa dari warganya sendiri dan mereka mengawasi sendiri hasil Pilkades tersebut. Hal itu sangat efektif, jumlah warga terhitung dan luas wilayah terbatas, maka adil dan jujur terwujud dan pesertanya bukan dari unsur kepartaian
Demokrasi Pancasila kata Bung Karno menerapkan kedaulatan Rakyat dalam bentuk Permusyawaratan/ Perwakilan ketika Rakyat memilih Kepala Daerah/ Pilkada, melalui Partai Politik yang dipilihnya saat Pemilihan Umum. DPRD adalah bentuk daulat Rakyat dalam demokrasi Pancasila
Saat Bung Karno menjelaskan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat/ MPR RI, muncul berbagai pertanyaan dari peserta rapat yang bukan dari partai politik mereka mempertanya kan tentang unsur golongan, daerah, Organisasa Masyarakat, kaum profesional dll semua sudah termaktup dalam Demokrasi Pancasila yang Bung Karno sampaikan
Rapat 27 Anggota PPKI tersebut dimulai 1 Juni hingga 18 Agustus 1945
Semua peserta kagum dengan kecerdasan Bung Karno memilih demokras Pancasila sebagai landasan ideologi kita Merdeka..
Para peserta mengusulkan KeTuhanan Yang Maha Esa dipindahkan dari Sila ke 5 menjadi Sila pertama…
Dalam perdebatan seru tersebut, para Pimpinan Islam mengusulkan tambahan 7 kalimat pada sila pertama..
dan pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi KeTuhanan Yang Maha Esa.
Bung Karno sangat berkompromi dengan pemikiran 27 Orang peserta Rapat untuk terwujudnya Demokrasi Pansacila…
(dd/pm)