Jakarta, 23 Oktober 2024 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kedaulatan nasional melalui pengelolaan agraria dan sumber daya alam (SDA) dalam sidang kabinet paripurna pertama Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Rabu (23/10/2024). Arahan ini menandai fokus pemerintah baru pada penguatan ekonomi berkelanjutan dan kedaulatan bangsa.
“Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita adalah menjaga kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Untuk menjamin kelangsungan hidup negara, kita harus mampu dengan cerdik dan pandai mengelola kekayaan alam yang kita miliki,” tegas Prabowo di hadapan para menteri.
Jejak Soekarno dalam Pengaturan Agraria
Langkah Presiden Prabowo mengangkat kembali isu agraria sejalan dengan kebijakan strategis Presiden Soekarno di masa awal kemerdekaan. Pada tahun 1960, Soekarno memberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang memastikan kekayaan alam Indonesia dikuasai negara demi kemakmuran rakyat. UUPA 1960 menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan negara, melawan dominasi asing, dan mencegah penguasaan lahan oleh segelintir elit atau pihak swasta.
Namun, dalam perjalanannya, implementasi UUPA kerap tersandung persoalan kepemilikan lahan dan eksploitasi SDA, dengan beberapa aset strategis beralih ke swasta dan asing, yang melemahkan kontrol negara. Arahan Prabowo menunjukkan keberanian untuk kembali menegaskan prinsip kedaulatan dalam pengelolaan agraria, setelah lebih dari enam dekade.
Dukungan dan Tanggapan Pakar Agraria
Agustiana, Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), menyebut langkah Prabowo sebagai tindakan cerdas dan berani. “Sejak UUPA 1960 diberlakukan oleh Soekarno, baru kali ini ada presiden yang secara tegas menempatkan agraria dalam kerangka kedaulatan nasional,” ujar Agustiana.
Saat dikonfirmasi, Agustiana menyampaikan tanggapannya dari Konferensi Agraria Asia Tenggara di Pangandaran, Jawa Barat, yang saat ini masih berlangsung. Acara tersebut dihadiri para tokoh, pelopor, aktivis, dan NGO gerakan agraria dari berbagai negara Asia Tenggara, dengan peninjau dari Meksiko, Prancis, dan Amerika Latin. Indonesia diwakili oleh perwakilan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Pergerakan Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA, Bina Swadaya (LSM tertua di Indonesia), serta akademisi dari Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia.
Agustiana menekankan bahwa arahan Prabowo dalam sidang kabinet masuk dalam pembahasan utama para aktivis gerakan sosial agraria di konferensi tersebut. “Apa yang disampaikan Presiden adalah masalah dan solusi paling fundamental bagi keberlangsungan hidup, terutama bagi negara-negara berkembang dan negara agraris,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya audit menyeluruh terhadap kepemilikan lahan dan SDA dari era pemerintahan sebelumnya agar tidak ada aset strategis yang terlanjur dikuasai swasta atau asing.
Kedaulatan dan Keberlanjutan sebagai Prioritas
Prabowo menegaskan bahwa agraria dan SDA bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan dan keberlanjutan bangsa. Arahan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan SDA dikelola demi kemakmuran rakyat dan mencegah eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Dengan mengangkat kembali isu agraria sebagai prioritas utama, Prabowo membuka babak baru dalam tata kelola SDA. Pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang menghormati hak-hak masyarakat adat, menjaga warisan historis, dan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.
Sidang kabinet perdana ini menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu terkait pengelolaan SDA. “Kedaulatan adalah harga mati,” tegas Prabowo, menggemakan kembali semangat yang pernah ditegaskan Soekarno lebih dari enam dekade silam.
Penulis, editor: Agusto Sulistio.