Foto: Wawan Leak
Gerak cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam membentuk tim reformasi Polri dinilai belum menyentuh akar persoalan. Kritik tajam muncul dari Wawan Leak, Senator ProDEM sekaligus aktivis kemanusiaan, yang menilai langkah tersebut hanya sebatas “renovasi”, bukan “reformasi” yang sesungguhnya.
“Bagaimana mungkin reformasi bisa maksimal jika tim yang dibentuk hanya berasal dari internal kepolisian? Itu sama saja mengulang pola lama, tanpa keberanian merombak sistem yang sudah bermasalah,” tegas Wawan.
Ia menekankan, seyogyanya Kapolri merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menghendaki reformasi Polri dilakukan dengan melibatkan masyarakat sipil. Menurutnya, partisipasi publik adalah kunci agar kebijakan kepolisian benar-benar sejalan dengan harapan rakyat.
“Kalau hanya mengandalkan anggota Polri sendiri, itu bukan reformasi, tapi sekadar renovasi. Jauh api dari panggang,” ujarnya.
Lebih jauh, Wawan menyoroti pergeseran fungsi kepolisian yang dinilai tidak lagi mengayomi masyarakat, tetapi justru menjadi alat politik kekuasaan.
Ia menyebut kinerja Polri selama ini sering “tumpul ke atas, tajam ke bawah” dan lebih menguntungkan politisi serta kelompok berpunya.
Menurutnya, reformasi Polri harus menyentuh tata kelola kelembagaan secara mendasar, bukan sekadar mengganti posisi pejabat atau melakukan reposisi struktural. Pelibatan akademisi, aktivis kemanusiaan, pegiat demokrasi, hingga jurnalis sangat diperlukan untuk membangun sistem kepolisian yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Yang dibutuhkan adalah keberanian merombak sistem, bukan membentuk tim internal yang hanya mengamankan pola lama,” kata Wawan.
Tak berhenti di situ, Wawan juga menilai desakan publik untuk mengganti Kapolri Listyo Sigit cukup beralasan. Ia menyebut banyak “rapor merah” yang ditorehkan institusi kepolisian di bawah kepemimpinan Listyo. Bahkan, menurutnya, tak menutup kemungkinan sang Kapolri sudah berada pada titik jenuh sehingga yang muncul adalah kolonisasi atau tirani internal di tubuh Polri.
“Ganti Kapolri dulu, baru lakukan reformasi. Dengan begitu, hasilnya akan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia,” pungkasnya.