Ucapan “Enak aja nggak berkeringat pengen masuk, ha-ha-ha…” yang dilontarkan seorang menteri saat menirukan Presiden Prabowo ketika menjawab awak media detik.com usai rapat kabinet pada Rabu, 6 Agustus 2025, memicu perdebatan publik. Tawa yang mengiringinya membuat ucapan itu bernada sindiran bagi pihak yang dinilai berambisi masuk jajaran menteri tanpa modal kerja nyata.
Pernyataan yang tak menyebut nama itu cepat menyulut perdebatan di media sosial. Para buzzer langsung mengaitkannya dengan mereka yang selama ini mengkritik mantan Presiden Jokowi, keluarganya, dan para menteri di masa pemerintahannya. Narasi pun digiring bahwa kelompok pengkritik hanyalah pihak yang mencari-cari jalan menuju kursi kekuasaan tanpa berkeringat.
Justru faktanya para pengkritik itu adalah “orang-orang berkeringat” yang telah lama di lapangan, bersuara lantang demi kepentingan rakyat. Mereka adalah aktivis yang sepangjang hidupnya mendedikasikan dirinya untuk nilai-nilai kebenaran, keadilan, yang pro rakyat. Mereka datang dari berbagai profesi dan mengabdikan dirinya menjadi aktivis. Aktivis bukan pekerjaan apalagi untuk mencari jabatan dan kekuasaan.
Dari mereka yang berkeringat melantangkan suara keadilan, tidak sedikit yang harus kehilangan pekerjaan, dipenjara, menjadi korban kekerasan, bahkan kehilangan nyawa karena sikap terhadap penguasa yang menindas. Kritik yang mereka suarakan lahir dari keberpihakan pada rakyat, bukan dari kalkulasi politik untuk mendapat jabatan.
Sebagian pihak yang ikut menertawakan justru berasal dari lingkaran mantan menteri di era sebelumnya, yang dalam sejumlah pemberitaan nasioal disebut terindikasi kasus korupsi. Lebih dari itu, selama mereka berkuasa, korupsi tetap marak, indeks demokrasi merosot, kemiskinan tak teratasi, utang negara terus naik, dan pertumbuhan ekonomi melemah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Indeks Demokrasi Indonesia sempat turun menjadi 76,46 pada 2024 dari posisi 78,12 pada 2023, sementara Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah menembus lebih dari Rp. 8.300 triliun pada akhir 2024, yang efeknya masih terasa hingga kini. Suatu warisan pemerintahan yang tak dapat ditauladani.
Kegagalan ini membuat keresahan publik semakin dalam, selaras dengan satire tajam Maeatro Pujangga Taufiq Ismail dalam puisinya “Negeri Para Maling”, yang ia tulis, “Di negeri para maling, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Ketika kekuasaan dipakai untuk melindungi pelaku korupsi kelas kakap, sementara rakyat kecil diadili tanpa ampun, negara kehilangan moralnya. Taufiq Ismail melukiskan sebuah negeri di mana para penguasa menjadikan jabatan sebagai alat memperkaya diri, hukum diperdagangkan, dan rakyat dibiarkan gelisah di tengah ketidakpastian.
Kilas balik ke peristiwa Mei 2019 di depan Kantor Bawaslu, banyak pendukung Prabowo menjadi korban kekerasan aparat ada yang meninggal dunia, puluhan luka-luka, dan ratusan dipenjara. “Orang-orang berkeringat” berjuang tanpa pernah menuntut kursi menteri atau kompensasi politik. Karena itu, wajar jika reshuffle kabinet disebut sebagai hak prerogatif penuh Presiden. Tuduhan bahwa ada pihak “tidak berkeringat” yang memaksa masuk kabinet tidak hanya tidak berdasar, tapi juga mengabaikan fakta siapa sebenarnya yang selama ini berjuang di garis depan dan konsisten memperhatikan rakyat. Sindiran seperti ini justru bumerang bagi mereka yang selama berkuasa gagal mewujudkan amanat konstitusi.
Keringat politik tidak diukur dari lamanya duduk di kursi kekuasaan, melainkan dari keberanian membela kepentingan rakyat di saat resiko terbesar mengancam. Mereka yang bersuara kritis dan setia pada nurani jelas sudah membayar harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar kursi menteri.
Oleh: Agusto Sulistio – Pegiat Sosmed.
Jakarta Selatan, Jumat 8 Agustus 2025, 07:45 Wib.