Pikiranmerdeka.com, Jakarta – IndoStrategi, sebuah lembaga riset independen merilis laporan evaluasi
terhadap kinerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah genap berjalan selama enam bulan sejak dilantik pada Oktober 2024.
Adapun Rilis Riset Kinerja Satu Semester Kabinet Merah Putih Prabowi – Gibran berlangsung di Resto Walking Drums, Jl. Pati Unus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu 30 April 2025.
Hasil riset ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan dinilai dalam kategori “sedang”, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala penilaian 1–5. Adapun penilaian dilakukan berdasarkan tiga parameter utama: efektivitas kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kepemimpinan para menteri.
Ali Noer Zaman, Direktur riset IndoStrategi mengatakan bahwa riset ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan triangulasi data dari dokumen kebijakan nasional (Asta Cita dan RPJMN 2024–2029), kuesioner kepada 67 ahli multidisipliner, dua kali Focus Group Discussion (FGD) kepada 14 ahli multidisipliner, serta kajian media dan riset lain yang relevan.
Ali juga menambahkan, pemilihan responden dilakukan dengan Teknik pengambilan sample purposive sampling di mana para ahli di pilih dari Pendidikan dan pengalaman mereka di bidang-bidang tertentu.
Visna Vulovik, Managing Director IndoStrategi, menuturkan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintahan Prabowo – Gibran sebagai langkah awal dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pertama, penting bagi pemerintahan mendatang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor, guna membangun kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola
yang bersih.
Kedua, IndoStrategi menekankan perlunya penguatan kepemimpinan publik di kalangan para menteri agar lebih adaptif terhadap dinamika perubahan dan proaktif dalam menghadapi tantangan kebijakan.
Ketiga, reformasi tata kelola pemerintahan perlu didorong melalui pendekatan berbasis data serta pemanfaatan teknologi digital demi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Terakhir, kebijakan yang dihasilkan harus berlandaskan pada kebutuhan nyata masyarakat, dengan perhatian khusus pada sektor sosial, pendidikan, dan pemajuan hak asasi manusia.
Kontributor : Amhar