Pikiranmerdeka.com, Jakarta – Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) menggelar diskusi publik bertema “perlukah ujicoba vaksin TBC Bill Gates,” acara yang berlangsung pada Jum’at (23/52025) di Cerita Coffee jln. Tebet timur dalam III no.22 Tebet Jakarta Selatan.
Hadir sebagai narasumber adalah Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, Ketua Jam’iyyah Ahlith Thoriqoh al Mu’tabaroh an Nahldiyyah (JATMAN) DKI Jakarta, Irawan Santoso dan sebagai Moderator adalah Aktivis YKMI, Megel Jekson.
Dalam paparannya melansir aktual.com, Siti Fadilah menyampaikan agar pemerintah lebih transparan dalam mengambil kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan kepentingan umat.
Mantan Menkes tersebut juga mengimbau agar masyarakat terus mengawasi dan menyuarakan aspirasi mereka terhadap setiap program vaksinasi yang masuk ke Indonesia.
Siti Fadilah Supari juga menyuarakan kritik tajam terhadap uji coba vaksin TBC yang dikembangkan oleh yayasan milik Bill Gates dan dijalankan melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia.
Ia menilai program tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kita sudah melihat media sosial, rakyat marah, rakyat tidak setuju terhadap vaksin uji coba dari Bill Gates,” ujarnya.
Lebih lanjut, Siti Fadilah mengungkapkan adanya konflik kepentingan yang menurutnya melibatkan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunawan Sadikin yang saat ini menjadi bagian dari aliansi global vaksin, GAVI (Global Alliance for Vaccine and Immunization).
“Menkes ini Budi Gunawan Sadikin pejabat di GAVI, jadi mereka ini bisa berhubungan langsung dengan WHO. Dialah yang membuat vaksin, dan mereka juga yang punya wewenang untuk mengatur harga vaksin,” jelasnya.
“Jadi ada kepentingan bisnis dari Menkes,” ujarnya.
Selain itu, Ia menyoroti aspek keagamaan yang menurutnya diabaikan dalam kebijakan vaksinasi tersebut.
“Halal-haram ini tidak pernah disentuh. Menkes tidak pernah peduli tentang halal-haram ini,” tegasnya.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua JATMAN DK Jakarta, Irawan Santoso, yang turut mempertanyakan transparansi dan otoritas dalam pengadaan vaksin tersebut.
“Pengadaan vaksin ini tidak terlepas dari skema internasional,” ujar Irawan Santoso.
“Datang lagi pengusaha menawarkan vaksin, yang dia bukan dokter. Maka ini banyak sekali hal-hal yang perlu dikritisi,” lanjutnya.
Irawan juga menekankan pentingnya jaminan kehalalan vaksin, terutama mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.
“Kehalalan vaksin itu tidak pernah terjamin kehalalannya. Beberapa kali Pemerintah itu menyuntikkan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Padahal hal ini bertentangan dengan semangat Agama,” tegasnya. (Amhar)