Pikiran merdeka.com, DPRP Pegunungan dorong OPD teknis segera melakukan pendataan OAP
Wamena Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) teknis segera melakukan pendataan orang asli Papua (OAP) di delapan kabupaten.
Saat ini jumlah OAP Pegunungan di delapan kabupaten belum terkonfirmasi berapa banyak, sehingga perlu pendataan serius oleh OPD teknis dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Disdukcapil dan PMK) Papua Pegunungan.
Wakil Ketua II DPRP Pegunungan Terius Yigibalom di Wamena, Kamis mengatakan pendataan OAP perlu dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah OAP Pegunungan maupun OAP non Papua Pegunungan yang saat ini berada di delapan kabupaten Papua Pegunungan.
“Penyebaran penduduk OAP Pegunungan sangat penting dalam rangka mendorong dukungan pemerintah pusat dalam pemberian dana transfer anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun dana otonomi khusus (otsus),” katanya.
Menurut dia, menurut informasi bahwa penyebaran OAP di tanah Papua itu paling banyak di Papua Pegunungan sehingga ini harus dipahami oleh pemerintah pusat.
“Kami juga minta kepada pemerintah pusat supaya dana otsus itu harus diberikan sesuai banyak penduduk Papua di satu provinsi. Kalau penyebaran OAP lebih banyak di Papua Pegunungan maka harus dana ostus yang diterima pun harus lebih dibandingkan lima provinsi lain di tanah Papua,” ujarnya.
Dia menegaskan pemerintah harus tahu bahwa mengapa tanah Papua diberikan otsus, itu karena masyarakat di dalamnya meminta “merdeka”.
“Situasi ini harus dimengerti oleh pemerintah pusat sehingga dana otsus yang dialokasikan dari APBN jangan dipotong meski ada aturan yang mengaturnya saat ini. APBN lain seperti dana transfer untuk daerah dipotong tidak jadi masalah, tetapi dana otsus itu tidak boleh dipotong sama sekali,” katanya.
Dia menambahkan bagaimana kesejahteraan masyarakat di tanah Papua khususnya Papua Pegunungan bisa sejahtera dengan daerah lainnya kalau anggaran untuk pembangunan serta pemberdayaan OAP dipotong.
“Kami hanya minta keadilan oleh pemerintah pusat sehingga anggaran otsus itu tidak dipotong dan pemerintah daerah mampu mengelolanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi OAP,” ujarnya.