Pikiran merdeka.com, Jakarta 7 / Mei / 2026 – Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa ukuran keberhasilan program transmigrasi saat ini bukan lagi sekadar jumlah penduduk yang dipindahkan ke daerah baru, melainkan sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ukuran kesuksesan transmigrasi itu bukan berapa banyak yang bisa dipindahkan. Ukuran kesuksesannya adalah berapa banyak yang bisa disejahterakan,” ujar Iftitah di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Kamis.
Menurutnya, paradigma pembangunan kawasan transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Ia menilai pendekatan lama yang hanya berfokus pada pemindahan penduduk tidak lagi relevan apabila tidak diiringi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Kalau mereka pindah hanya sekadar pindah diberi rumah, tapi tidak tahu mau ngapain, itu pasti mereka tidak betah dan kembali lagi, sehingga target kesejahteraan tidak tercapai,” katanya.
Karena itu, pemerintah kini menitikberatkan pengembangan kawasan transmigrasi berbasis potensi ekonomi lokal di masing-masing daerah. Desain pembangunan setiap kawasan juga disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
Iftitah menjelaskan, pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan SKK Migas guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal di sekitar proyek minyak dan gas di Kalimantan Timur.
Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga memetakan pengembangan ekonomi kreatif dan pasar digital di sejumlah kawasan transmigrasi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif.
Konteksnya bagaimana menyediakan lapangan kerja,” ucapnya.
Ia juga mencontohkan peningkatan pendapatan petani durian di Parigi Moutong setelah akses ekspor ke China dibuka.
“Setelah kita buka keran ekspor ke China itu tingkat pendapatannya naik lima sampai enam kali lipat,” ungkap Iftitah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi kini dilakukan dengan pendekatan bottom-up berdasarkan usulan dan kesiapan pemerintah daerah. Pemerintah pusat, kata dia, akan memprioritaskan daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Transmigrasi hari ini tidak bisa top-down, tapi bottom-up. Jadi, harus ada usulan dari pemerintah daerah untuk daerahnya dikembangkan ekonominya,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi mencatat sebanyak 1.394 kepala keluarga mengikuti program transmigrasi sepanjang 2025 yang terdiri atas program transmigrasi lokal dan Transmigrasi Karya Nusantara.
Pemerintah juga menjadikan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas nasional. Berdasarkan data pemerintah, angka kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.
Dalam kesempatan yang sama, kementerian memberangkatkan 36 peserta pelatihan ke China untuk mempelajari praktik pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan yang nantinya akan diterapkan di kawasan transmigrasi di Indonesia.
Peserta pelatihan tersebut berasal dari unsur kementerian, balai pelatihan transmigrasi, serta akademisi dari sejumlah perguruan tinggi ternama seperti Universitas Indonesia, IPB University, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin.(jfr)