Ket gambar: Bupati Lahat Bursah Zarnubi bersama Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdalfatah A.K. Alsattari, dalam acara silaturahmi di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Lahat, (Foto: istimewa, RMOL)
Politik luar negeri tidak cuma dibicarakan di ruang kementerian, atau forum internasional, tapi pesan itu juga bisa muncul jauh dari ibu kota.
Itulah yang terlihat di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Rabu malam, 9 September 2026.
Bupati Lahat, Bursah Zarnubi menerima Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdalfatah A.K. Alsattari, dalam acara silaturahmi di Pendopo Rumah Dinas Bupati Lahat, Sumatera Selatan.
Kehadiran diplomat senior Palestina itu disambut Bursah bersama Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda.
Dalam kesempatan itu, Bursah menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar bangsa Indonesia terus berdiri bersama rakyat Palestina dan melanjutkan perjuangan mereka menuju kemerdekaan.
Pesan tersebut tidak cukup kalau hanya dinilai sebagai pernyataan seorang kepala bupati daerah.
Pesan itu justru memiliki nilai nasional, sejarah, dan konstitusi, bahkan sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo menempatkan perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai salah satu sikap penting politik luar negeri Indonesia.
Prinsip ini merupakan landasan kuat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Karena itu, Palestina bagi Indonesia bukan hanya soal hubungan antarnegara, tapi berkaitan dengan prinsip yang sudah menjadi bagian dari identitas Republik Indonesia sejak awal berdiri.
Ada hal lain yang membuat peristiwa di Lahat jadi menarik. Di tengah kesibukannya sebagai Bupati Lahat melayani masyarakat, Bursah Zarnubi punya perjalanan panjang sebagai aktivis senior nasional. Pengalaman itu ikut membentuk kepeduliannya terhadap persoalan kemanusiaan dan perjuangan bangsa-bangsa yang belum merdeka.
Sebagai bupati, tanggung jawab Bursah sebenarnya sangat konkrit. Disamping dirinya harus berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat Lahat, soal pelayanan pemerintahan, pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan berbagai persoalan sehari-hari warga.
Namun, tanggung jawab itu tidak membuat kepeduliannya berhenti di batas wilayah kabupaten saja. Sikapnya terhadap Palestina menunjukkan bahwa pengalaman aktivisme dan tanggung jawab pemerintahan bisa berjalan beriringan.
Dalam konteks Palestina, bukan cuma persoalan politik, tetapi juga penderitaan masyarakat sipil akibat konflik yang berkepanjangan. Bagi rakyat Palestina, ancaman keselamatan, kehilangan tempat tinggal, akses pendidikan, layanan kesehatan, makanan, dan kebutuhan dasar sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Karena itu, solidaritas terhadap Palestina tidak dipahaminya hanya sebagai keberpihakan politik, didalamnya ada persoalan kemanusiaan.
Di sinilah jiwa kepemimpinan dengan pengalaman seorang aktivis bisa menemukan bentuk baru ketika ia berada di dalam pemerintahan. Kepedulian itu tidak berhenti pada pernyataan, tetapi bisa disampaikan lewat ruang kelembagaan yang dimilikinya.
Mengapa Palestina selalu menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia?
Jawabannya tidak cukup kalau hanya dilihat dari faktor agama atau kedekatan emosional masyarakat Indonesia dengan Palestina. Ada dasar sejarah dan konstitusi yang jauh lebih kuat.
Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea pertama, menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Prinsip ini kemudian menjadi salah satu dasar politik luar negeri Indonesia. Bahkan sejarah hubungan Indonesia dan Palestina pun sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka.
Dukungan tokoh Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia tercatat sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945. Hubungan historis itu kemudian berkembang dalam perjalanan diplomasi Indonesia setelah merdeka.
Pada masa Presiden Soekarno, sikap Indonesia terhadap kolonialisme dan perjuangan Palestina semakin tegas. Indonesia menjadi salah satu kekuatan penting dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955, yang membawa semangat anti-kolonialisme dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika.
Pada 1962, Bung Karno juga menegaskan sikap Indonesia bahwa selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina, Indonesia akan tetap berdiri menentang penjajahan.
Jadi, dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan kebijakan yang tiba-tiba muncul pada satu pemerintahan.
Ini adalah bagian dari kesinambungan sejarah politik luar negeri Indonesia yang kemudian diteruskan oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya.
Dari Lahat ke 416 kabupaten di Tanah Air
Di sinilah posisi Bursah Zarnubi menjadi semakin menarik dan strategis.
Bursah Zarnubi tak bisa dilihat dari sisi Bupati Lahat semata. Sejak Musyawarah Nasional VI APKASI di Minahasa Utara pada 30 Mei 2025, beliau terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI untuk masa bakti 2025-2030. Kepengurusan tersebut kemudian dikukuhkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 17 Juli 2025.
APKASI adalah organisasi yang menjadi wadah pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. Saat ini ada 416 pemerintah kabupaten yang tergabung di dalamnya. APKASI sendiri menyebut jumlah tersebut mencerminkan sekitar 60 persen wajah Indonesia dan menjadikannya mitra strategis pemerintah pusat.
Artinya, posisi Bursah punya dua dimensi, sebagai Bupati Lahat, ia berhadapan langsung dengan masyarakat di daerahnya.
Sebagai Ketua Umum APKASI, ia punya ruang untuk membawa aspirasi dan kepentingan pemerintah kabupaten dalam komunikasi dengan pemerintah pusat.
Saat menerima pengurus APKASI pada 4 Juli 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menempatkan APKASI sebagai wadah penting untuk menginventarisasi persoalan kabupaten dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
Karena itu, Bursah Zarnubi kurang tepat kalau dilihat hanya sebagai kepala daerah dari sebuah kabupaten di Sumatera Selatan.
Secara kelembagaan, beliau punya posisi strategis yang menghubungkannya dengan ratusan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Di sinilah penyampaian pesan Presiden Prabowo kepada Dubes Palestina oleh Bursah Zarnubi Bupati Lahat menjadi relevan dan power yang sangat kuat.
Walaupun pesan itu disampaikan dari Lahat, tetapi konteks jabatannya membuat pesan itu bisa dibaca dalam perspektif hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Indonesia di seluruh penjuru negeri.
Tentu saja, ini bukan berarti Bursah secara formal berbicara atas nama seluruh rakyat Indonesia dalam urusan diplomasi luar negeri.
Kewenangan diplomasi tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Namun, sebagai kepala daerah sekaligus Ketua Umum APKASI, suara Bursah punya jangkauan sosial-politik yang lebih luas daripada kapasitasnya sebagai Bupati Lahat semata.
Itulah yang membuat peristiwa Lahat ini layak diperhatikan. Dari pusat kekuasaan sampai ke daerah, dukungan terhadap Palestina tidak berhenti di Jakarta. Bahkan jauh sebelum ini, Bursah Zarnubi, Wakil Bupati, Tokoh Nasional dari Jakarta turut hadir bersama ribuan warga Kabupaten Lahat menggelar aksi damai mendukung kemerdekaan Palestina serta penggalangan dana untuk kemanusiaan.
Pada Rabu, 9 September 2026 lalu, rangkaian kunjungan Dubes Abdalfatah di Lahat juga diisi kegiatan bersama masyarakat. Ia menghadiri Shalat Istisqa di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Lahat bersama Bursah Zarnubi, Wakil Bupati Widia Ningsih, Forkopimda, pimpinan DPRD, tokoh agama, dan masyarakat.
Shalat Istisqa adalah shalat yang dilakukan warga Lahat sebagai ikhtiar dan doa bersama untuk memohon turunnya hujan.
Dubes Palestina juga bersilaturahmi dengan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Modern Darussalam di Desa Keban, Lahat.
Rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Palestina tidak hanya hidup di tingkat pemerintah pusat. Hubungan itu juga tumbuh lewat masyarakat, pesantren, pemerintah daerah, dan berbagai kelompok sosial.
Dalam konteks ini, kehadiran Dubes Abdalfatah di Lahat menjadi lebih dari agenda diplomatik.
Ada perjumpaan antara pengalaman rakyat Palestina dan masyarakat Indonesia di daerah.
Dubes Abdalfatah membawa pengalaman Gaza
Abdalfatah A.K. Alsattari bukan hanya diplomat, beliau juga membawa pengalaman pribadi sebagai seseorang yang lahir dan besar di Gaza.
Dalam pertemuan di Lahat, beliau menyampaikan terima kasih atas dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Dirinya mengaku terharu dengan sambutan masyarakat Lahat dan mengatakan bahwa di Indonesia dirinya punya begitu banyak saudara.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa diplomasi antarmanusia kadang punya kekuatan yang tidak kalah penting dibandingkan diplomasi formal antarnegara.
Di balik istilah geopolitik, resolusi internasional, gencatan senjata, dan diplomasi, ada manusia yang ingin hidup aman, bersekolah, bekerja, beribadah, dan membesarkan anak-anaknya.
Karena itu, persoalan Palestina tidak seharusnya hanya dilihat dari peta politik Timur Tengah. Kita perlu melihatnya pada sisi kemanusiaan yang tidak boleh hilang dari pembicaraan.
Solidaritas harus tetap rasional dan manusiawi
Menurut saya, dan banyak pendapat dari berbagai kalangan, bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina memang patut dipertahankan.
Namun, dukungan itu akan semakin kuat kalau ditempatkan dalam kerangka kemanusiaan, hukum internasional, dan konstitusi Indonesia.
Artinya, Indonesia mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri, sekaligus mendorong perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, penghentian kekerasan, dan penyelesaian yang adil.
Dengan cara seperti itu, solidaritas tidak berhenti sebagai slogan. Dan akan berubah menjadi sikap politik yang konsisten sekaligus bermartabat.
Maka, pesan Bursah Zarnubi kepada Dubes Palestina di Lahat pada 9 September 2026 sebenarnya punya makna yang lebih luas daripada hanya acara silaturahmi.
Dari sisi sejarah, jelas meneruskan tradisi panjang solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Dari sisi konstitusi, sejalan dengan prinsip Indonesia yang menolak penjajahan. Dari sisi pemerintahan, hal itu menunjukkan bahwa kepedulian terhadap persoalan internasional bisa berjalan bersama tanggung jawab kepala daerah kepada rakyatnya.
Dan dari sisi kelembagaan, Bursah Zarnubi punya posisi strategis karena selain menjadi Bupati Lahat,bjuga merupakan Ketua Umum APKASI yang menaungi 416 pemerintah kabupaten.
Lahat memang berada di Sumatera Selatan. Tetapi jabatan Bursah membuat ruang pengabdiannya tidak berhenti di batas geografis Lahat saja.
Bursah bekerja untuk rakyat Lahat sebagai bupati, memperjuangkan kepentingan pemerintah kabupaten melalui APKASI, dan pada saat yang sama tetap membawa pengalaman panjangnya sebagai aktivis dalam melihat persoalan kemanusiaan.
Itulah sebabnya pertemuan Bursah dengan Dubes Palestina tidak boleh dipandang sebelah mata. Ini bukan karena seorang bupati punya kewenangan diplomasi internasional, melainkan karena seorang kepala daerah bisa menjadi jembatan moral antara kebijakan nasional dan suara masyarakat di daerah.
Dari Bung Karno di Bandung, diplomasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kebijakan Presiden Prabowo di Jakarta, hingga pemerintah daerah dan masyarakat di Lahat, benang merahnya tetap sama, bahwa Indonesia berdiri di atas prinsip bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
Indonesia boleh berubah. Presiden juga Generasi boleh berganti, tetapi prinsip bahwa penjajahan bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan tidak semestinya ikut berubah.
Dari Lahat Sumatera Selatan pesan itu kembali terdengar dan membahana. Bukan dengan kebencian, melainkan lewat kemanusiaan, diplomasi, bantuan nyata, dan keteguhan pada prinsip.
Dan mungkin, itulah makna paling penting dari pertemuan Bursah Zarnubi dengan Dubes Abdalfatah A.K. Alsattari pada 9 September 2026, bahwa kepedulian terhadap Palestina bisa berjalan seiring dengan tugas seorang kepala daerah melayani rakyatnya sendiri.
Sementara itu, posisi Bursah sebagai Ketua Umum APKASI memberi ruang yang lebih luas bagi suara daerah untuk ikut hadir dalam percakapan kebangsaan.
Oleh: Agusto Sulistio – Citizen Journalist.
Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 10 September 2026, 18:36 Wib.