Oleh: Agusto Sulistio – JALA 8 Institute
Pembangunan infrastruktur yang masif sejak 2014 di bawah Presiden Joko Widodo terbukti belum mampu mengangkat ekonomi dalam negeri. Pertumbuhan tetap stagnan atau bahkan melemah. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yang menjelaskan fenomena ini.
Proyek besar seperti tol Trans-Jawa dan kereta cepat Jakarta-Bandung fokus pada konektivitas jangka panjang tanpa memberi dorongan ekonomi langsung yang signifikan kepada masyarakat lokal. Infrastruktur didanai dari pinjaman luar negeri, telah menaikkan utang negara hingga USD 417,5 miliar di yahun 2020. Beban ini menghambat pemerintah untuk mengalokasikan dana pada program-program yang dapat langsung menggerakkan ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja, seperti UKM, dan sektor usaha ril yang menyerap pekerja lokal.
Infrastruktur fisik yang dibangun Jokowi tidak cukup tanpa investasi di sektor produktif, pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja. Akibatnya, manfaat infrastruktur tak dirasakan langsung oleh masyarakat.
Krisis global pasca pandemi Covid-19 memperburuk ekonomi nasional, ditambah Infrastruktur yang dibangun tak mampu menahan penurunan aktivitas ekonomi akibat pembatasan mobilitas dan penurunan permintaan global, meningkatkan pengangguran dan melemahkan ekonomi rakyat.
Pembangunan yang terfokus di Pulau Jawa menyebabkan ketimpangan ekonomi. Banyak daerah tertinggal karena tidak terhubung dengan infrastruktur baru, membuat pertumbuhan ekonomi tidak merata. Hal ini dapat kita lihat pada pembangunan berikut:
- Tol Trans-Jawa. Meskipun meningkatkan konektivitas antar kota besar di Jawa, banyak daerah yang dilalui belum merasakan manfaat ekonomi langsung. Wilayah-wilayah ini masih mengalami stagnasi karena kurangnya industri lokal.
- Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek mahal dengan pembiayaan dari China Development Bank belum menunjukkan manfaat ekonomi signifikan. Proyek ini belum sepenuhnya beroperasi dan biaya perjalanan mungkin tak terjangkau bagi banyak orang, ditambah minimnya ruang usaha rakyat disekitar lokasi stasiun jalur kereta.
- Pelabuhan Patimban. Meski bertujuan mendukung industri otomotif dan mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok, proyek ini masih tahap awal dan belum memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat lokal.
Fakta diatas menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang masif belum memberikan dampak positif langsung pada pertumbuhan ekonomi secara luas jika tidak disertai kebijakan yang mendukung ekonomi rakyat dan mengelola beban utang dengan bijak, karenanya perlu keseimbangan antara investasi infrastruktur dan pengembangan sektor-sektor lain yang dapat langsung menggerakkan ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja.
Akibat pembangunan infrastruktur yang ugal-ugalan dengan ketergantungan pada hutang dan investor, tanpa keseimbangan pada sektor ekonomi rakyat, dan lapangan kerja maka dampaknya kini telah terbukti dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya krisis ekonomi yang dirasakan oleh kelompok menengah yang kini terpuruk ke kelas bawah.
Pembangunan Infrastruktur Jokowi Gagal Dongkrak Ekonomi
Pembangunan infrastruktur yang masif pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014 ternyata tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi secara yang signifikan. Indikator-indikator berikut menunjukkan kelemahan tersebut. Data dibawah ini paralel dengan pemberitaan CNBCindonesia.com (25/7/2024).
Harga Bahan Pangan dan Penurunan Pendapatan
Harga bahan pangan melonjak drastis. Pengeluaran untuk bahan makanan naik dari 13,9% pada Januari 2023 menjadi 27,4% pada Juli 2024. Harga beras mencapai rekor tertinggi Rp 15.900/kg pada Maret 2024, dengan inflasi harga beras sebesar 13,76% pada Agustus 2023, tertinggi sejak 2012.
Pendapatan menurun, menyebabkan kelas menengah menyusut. Pada 2018, kelas menengah mencakup 23% populasi, namun turun menjadi 17% pada 2023. Sebagian besar dari mereka jatuh ke kelas menengah bawah dan kelompok rentan.
Meningkatnya PHK
Pandemi Covid-19 memperburuk situasi. Jumlah pekerja informal melonjak dari 55,88% pada 2019 menjadi 59,17% pada 2023. Pekerja informal rentan karena tidak memiliki penghasilan tetap dan perlindungan asuransi. Pendapatan kelas menengah stagnan dan tabungan terkikis. Indeks Keyakinan Konsumen turun ke 109,2 pada Juni 2024, mendekati level pesimis.
Meningkatnya Kredit Kendaraan
Penjualan mobil turun 19,4%, sementara penjualan motor naik 49% pada Januari-Juni 2024. Ini menunjukkan daya beli masyarakat yang menurun, dengan konsumen beralih ke kendaraan yang lebih terjangkau.
Penutup
Kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi tidak berhasil mengangkat ekonomi. Harga pangan naik, pendapatan turun, pekerja informal meningkat, dan daya beli masyarakat melemah. Infrastruktur saja tidak cukup tanpa dukungan kebijakan yang langsung menyentuh ekonomi rakyat. Beban utang yang tinggi juga menghambat pemerintah memberikan stimulus ekonomi yang diperlukan.
Stasiun Duren Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat 26 Juli 2024, 11.18 Wib.