Perkembangan sistem pembayaran digital yang makin meninggalkan transaksi uang tunai dianggap membawa sisi positif karena lebih aman dan efisien. Setelah kehadiran kartu kredit dan kartu debit, kini masyarakat makin akrab dengan m-banking serta e-wallet berbasis QRIS di berbagai restoran dan rumah makan.
Namun Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja PAREKRAF KSPSI, Jumhur Hidayat, mengingatkan bahwa kemajuan teknologi ini jangan sampai mengikis nilai kemanusiaan dalam interaksi pelayanan. Ia menilai digitalisasi pembayaran membuat pelanggan kesulitan memberikan tip karena ketiadaan mekanisme yang praktis seperti uang kontan.
“Sistem seperti ini juga menggerus hubungan batin antara pelayan dan pelanggan saat berada di restauran karena kesulitan bila mau memberi tipp,” ujar Jumhur dalam Forum Konsolidasi Serikat Pekerja PAREKRAF DKI di Jakarta Pusat, Senin (20/10/25).
“Hubungan antara pelanggan dan pelayan restauran jadi terasa hambar. Padahal ekspresi cinta itu adalah memberi, sehingga kalau fasilitas untuk memberi tipp dihapuskan, maka sama dengan menghapus sarana untuk mengekspresikan cinta sesama,” tambahnya.
Karena itu, Jumhur mengusulkan agar meja-meja restoran difasilitasi dengan stiker QRIS khusus tip. Menurutnya, hal ini menjadi insentif moral sekaligus ekonomi bagi para pelayan.
“Adalah wajar bila pelayan akan menghadirkan kerja terbaiknya dengan mengharapkan tipp yang kelak akan dibagikan lagi pada mereka. Kalau proses memberi dan menerima ini terbingkai dalam mekanisme pasar pelayanan, saya rasa itu bagus sekali. Semakin baik pelayanan tentunya akan semakin banyak pula tipp-nya,” kata Jumhur.
Ia memperingatkan agar urusan tip tidak dianggap remeh. Mengutip data BPS, pada 2023 omzet restoran dan rumah makan hampir mencapai Rp 540 triliun, dengan sekitar Rp 52 triliun mengalir kepada lebih dari 2 juta pekerja.
“Kalau saja ada tip rata-rata 5% dari omzet ini berarti ada sekitar Rp. 27 trilyun tambahan uang beredar di masyarakat bawah dan tentunya bisa meningkatkan daya beli,” ungkapnya.
Jumhur menegaskan, negara dan pelaku usaha semestinya memberi ruang bagi tumbuhnya solidaritas mikro dalam ekonomi pelayanan.
“Sudah selayaknya kita memfasilitasi mereka yang mau berbagi apalagi dalam situasi ekonomi yang saat ini tingkat daya belinya masih rendah di kalangan bawah,” pungkasnya.
(Agt/PM)