Gambar: Antrian panjang BBM (Ilustrasi) Foto/Antara.
Pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari memanasnya konflik Timur Tengah, khususnya setelah Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran. Serangan tersebut membuat harga minyak dunia melonjak tajam, mendekati angka US\$80 per barel.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Bertu Merlas, mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak akan menjadi beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama untuk pos subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tahun ini dipatok sebesar Rp26,7 triliun.
“Jika harga minyak terus naik, maka subsidi BBM akan ikut membengkak, dan ini bisa mengganggu stabilitas anggaran,” ujar Bertu, Senin (23/6/2025).
Selain menekan anggaran, Bertu juga menyoroti dampak lanjutan pada industri nasional. Kenaikan harga bahan baku dan biaya produksi dipastikan akan mendorong inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat.
“Kondisi global sekarang sangat tidak menentu. Pemerintah tidak bisa hanya menunggu. Harus ada langkah cepat dan terukur,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan potensi dampak jika Iran menutup Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak dari negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, UEA, Qatar, Irak, dan Kuwait. Jika jalur ini terganggu, rantai pasok global akan terguncang dan ekonomi Indonesia bisa terkena imbas serius.
“Jika Selat Hormuz ditutup, maka gejolak ekonomi bisa menjadi luar biasa. Rupiah bisa melemah lebih jauh, dan impor energi serta bahan baku kita terganggu,” jelasnya.
Untuk itu, Bertu meminta pemerintah segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menyusun langkah mitigasi yang komprehensif. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan dan perlindungan bagi pelaku UMKM agar tetap mampu bertahan di tengah ketidakpastian global.
“Langkah perlindungan bagi masyarakat harus jadi prioritas. Jangan sampai krisis global ini menambah beban rakyat kecil,” tutupnya.
(Hen/PM)