Pikiran merdeka.com TANGERANG 16-18 September 2026 — Ketua Umum Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU) Asrokh Nawawi menegaskan pentingnya peran asosiasi pembibitan unggas dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan ayam dengan kebutuhan pasar. Menurutnya, keseimbangan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga komoditas unggas di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asrokh Nawawi saat menghadiri dan mengikuti pameran ILDEX Indonesia yang berlangsung pada 16–18 September 2026 di Tangerang.
Dalam keterangannya kepada awak media, Asrokh menjelaskan bahwa GPPU sebagai asosiasi yang menaungi pelaku usaha pembibitan memiliki peran penting dalam mengatur dan memetakan kebutuhan unggas agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan pasokan.
GPPU sebagai asosiasi pembibit mempunyai peran sebagai arbiter perunggasan. Bagaimana mengatur supaya unggas itu tidak kekurangan, tetapi juga tidak kelebihan,” jelas Asrokh.
Menurut dia, kondisi pasokan unggas harus dijaga secara seimbang. Apabila terjadi surplus atau kelebihan pasokan di pasar, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan harga jatuh. Sebaliknya, apabila pasokan mengalami kekurangan, harga dapat mengalami kenaikan.
Kalau terjadi surplus, itu berpotensi harga akan jatuh. Tetapi kalau kekurangan, harga akan naik,” ujarnya.
Untuk menjaga keseimbangan tersebut, GPPU, kata Asrokh, terus mendorong pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi data perunggasan. Dengan ketersediaan data yang lebih baik, pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pembibitan dan pasokan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur.
Dengan digitalisasi data, GPPU berharap perunggasan ini jauh lebih baik. Kita bisa mengatur dan bisa menganalisa bagaimana supaya jumlah grand parent stock yang diimpor sesuai kebutuhan,” ungkapnya.
Asrokh menilai pengelolaan data yang akurat juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi nasional, khususnya dalam penggunaan devisa negara. Menurutnya, impor kebutuhan pembibitan harus dilakukan berdasarkan perhitungan yang tepat sehingga tidak terjadi pengadaan secara berlebihan.
Kita juga berharap bisa menghemat devisa negara dengan tidak melakukan impor secara berlebihan,” katanya.
Ia menambahkan, pengaturan pasokan yang dilakukan berdasarkan data diharapkan dapat menciptakan kondisi pasar yang lebih kondusif. Salah satu yang menjadi perhatian GPPU adalah menjaga agar jumlah ayam yang tersedia di pasar tidak berlebihan sehingga harga dapat bergerak secara lebih stabil.
Diharapkan jumlah ayam tidak berlebihan di pasar dan harga akan stabil,” tutur Asrokh.
Target Menjaga Harga Telur Tetap Stabil
Lebih jauh, Asrokh mengatakan GPPU memiliki visi untuk ikut menciptakan kondisi harga produk unggas, termasuk telur, yang lebih stabil dan tidak mengalami gejolak yang merugikan baik peternak maupun masyarakat sebagai konsumen.
Menurutnya, menjaga harga tetap stabil bukan pekerjaan mudah karena membutuhkan keterlibatan berbagai pihak yang berada dalam mata rantai industri perunggasan.
GPPU punya visi, harga telur ke depan posisinya tidak naik turun. Ini yang akan coba dikejar GPPU,” jelas Asrokh.
Ia menyadari bahwa target tersebut membutuhkan kerja bersama. Tidak mungkin hanya satu asosiasi yang bekerja untuk menyelesaikan persoalan perunggasan nasional. Karena itu, GPPU mendorong seluruh asosiasi yang berkaitan dengan sektor perunggasan untuk mengambil peran secara aktif.
Ini tidak mudah. Harus ada peran aktif dari asosiasi terkait, asosiasi peternak, semua asosiasi harus berperan aktif,” tegasnya.
Asrokh mengatakan GPPU terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem perunggasan yang lebih sehat, mulai dari sektor pembibitan, peternakan, distribusi hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat.
GPPU akan berkolaborasi dengan asosiasi lain untuk menciptakan perunggasan yang kondusif,” pungkasnya.
GPPU Dukung Program MBG Pemerintahan Prabowo
Selain persoalan keseimbangan pasokan dan stabilitas harga, Asrokh Nawawi juga menyampaikan dukungan GPPU terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Asrokh, industri perunggasan memiliki posisi strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat melalui program MBG. Karena itu, GPPU berkomitmen mendukung ketersediaan pasokan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program tersebut.
Dalam mendukung program MBG pemerintah Presiden Prabowo, GPPU menjamin ketersediaan protein dan ketersediaan reguler untuk kebutuhan masyarakat dalam program MBG,” kata Asrokh.
Ia menjelaskan bahwa produk ayam yang digunakan untuk mendukung program MBG harus memenuhi standar yang ditetapkan. Menurutnya, aspek kualitas, keamanan pangan, serta kehalalan perlu menjadi perhatian dalam penyediaan bahan pangan bagi masyarakat.
Asrokh berharap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG dapat memperhatikan standar produk ayam yang dibeli dan digunakan untuk kebutuhan program tersebut.
GPPU berharap agar SPPG membeli daging ayam yang bersertifikat halal dan berstandar,” ujarnya.
Menurut Asrokh, penerapan standar tersebut penting untuk memberikan jaminan terhadap kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya penerima manfaat program MBG.
Ia menilai penggunaan produk ayam yang memenuhi standar, termasuk memiliki sertifikasi halal dan memenuhi ketentuan keamanan pangan, dapat membantu meminimalkan risiko terjadinya persoalan kesehatan maupun keracunan makanan.
Dengan daging ayam yang bersertifikat halal dan memenuhi standar, kesehatan dapat lebih terjamin dan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk keracunan,” jelas Asrokh.
Perunggasan dan Ketahanan Pangan Nasional
Asrokh menegaskan bahwa sektor perunggasan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan bisnis, tetapi juga mempunyai keterkaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Ayam dan telur merupakan sumber protein hewani yang dibutuhkan masyarakat dan memiliki peran penting dalam pemenuhan gizi.
Karena itu, menurut dia, tata kelola industri perunggasan harus dilakukan secara bersama-sama dan berbasis data. Pemerintah, asosiasi pembibitan, asosiasi peternak, pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya perlu membangun koordinasi agar ketersediaan pasokan tetap terjaga.
Digitalisasi data, lanjut Asrokh, diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk membantu industri membaca kebutuhan pasar secara lebih akurat. Dengan data yang baik, keputusan mengenai jumlah kebutuhan pembibitan, impor grand parent stock, produksi ayam, hingga distribusi dapat dilakukan secara lebih terukur.
Langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat mencegah terjadinya kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga maupun kekurangan pasokan yang dapat menyebabkan harga meningkat.
Bagi GPPU, keseimbangan antara kepentingan peternak, pelaku usaha, konsumen dan kebutuhan program pemerintah menjadi bagian penting dalam membangun industri perunggasan nasional yang berkelanjutan.
Melalui kolaborasi antarasosiasi dan pemanfaatan digitalisasi data, Asrokh berharap industri perunggasan Indonesia mampu berkembang secara lebih kondusif sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.
Yang kita kejar adalah bagaimana perunggasan ini kondusif, pasokannya tersedia, tetapi tidak berlebihan, sehingga harga juga bisa lebih stabil,” kata Asrokh Nawawi.(jfr)