https://pikiranmerdeka.com

Wujudkan Demokrasi

Krisis BUMN di Era Jokowi: Mengapa Semua Bangkrut dan Siapa yang Bertanggung Jawab?

Jun 26, 2024

Ketika BUMN Sebagai Mesin Penguasa – Oleh: Wawan Leak – Pemerhati Demokrasi dan Senator ProDEM

Kefatalan tata kelola berbangsa bernegara yang disajikan rezim Jokowi, rupanya mulai berbuah. Baik dari naiknya harga pangan, minimnya lapangan pekerjaan, hutang negara yang sudah diluar nalar negara yang konon katanya gemah ripah loh jinawi, mempunyai hutang negara yang fantastik.

Banyak spekulasi atau anasir muncul, dari soal birokrasi yang cenderung masih berpihak politik penguasa.

Begitu juga dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sampai detik inipun belum ada BUMN yang untung. Kesemuanya itu pailit dan bangkrut, unlogic.

Sudah banyak sekali para direktur BUMN yang sampai diproses di sidang pengadilan, tapi itupun belum menjawab akar masalah kebangkrutan dari BUMN tersebut.

Artinya masalahnya bukan diproses peradilan, tapi ada “invisible hands” yang membuat para pemangku kebijakan tersebut bertekuk lutut dengan kebijakan politik kekuasaan.

Ada sesuatu yang belum nampak di peradilan, bahwa ada sanksi yang menyeret penguasa diluar struktur BUMN tersebut. Yang ada dan diproses peradilan hanyalah pemangku kebijakan di intern BUMN tersebut.

Padahal secara nalar dan logika, justru kekuatan luarlah, yang menjadi akar masalah dari setiap kebijakan publik di lingkungan BUMN itu sendiri.

Bagaimana dengan masa pandemi Covid 19, yang semua keuangan negara tersedot di masalah tersebut.

Dan jelas dan tegas ada UU No.2/2020 yang pemerintah dapat bertindak dan bisa menggunakan legitimasi nya, guna alihkan semua keuangan negara untuk penanggulangan Covid 19.

Belum lagi selama ini, BUMN juga menjadi sapi perahan dari politisi. Dan apa yang didapat tentang hal tersebut, kebangkrutan dan kepailitan BUMN.

Musti ada kajian akademik atau apalah namanya, guna di tiap BUMN mempunyai semacam blue print tentang akar masalah tersebut.

Sehingga di saat pergantian kekuasaan Presiden, musti ada bertanggung jawab tentang kefatalan tata kelola berbangsa dan bernegara secara holistic.

Dan rezim ke depan, musti juga berani tegas guna membatasi intervensi parpol pun politisi, pada kinerja BUMN. Sehingga benar terjawab, bahwa Indonesia gemah ripah loh jinawi dan sangat kaya dengan berbagai potensi alamnya.

#save BUMN dari tangan kotor politisi !!!