DISKUSI DAN KONSOLIDASI NASIONAL – SENIN, 6 NOVEMBER, 2023, TEMPAT: GEDUNG YLBHI JAKARTA, PUKUL 16.00 – Selesai.
Di bawah rezim Jokowi, berbagai konflik daerah atas nama pembangunan negara dan kepentingan modal telah merusak jutaan hektar hutan dan menewaskan banyak nyawa warga yang memperjuangkan tanah dan lingkunganya. RUU Cipta Kerja yang digagas rezim Jokowi pun telah merugikan pekerja dan membuatnya semakin menderita. Tidak hanya itu, sekarang ini, harga-diri rakyat kembali dilecehkan dengan Skandal Pamanku dari MK di mana Hakim Konstitusi Anwar Usman yakni Pamannya Gibran Rakabuming Raka yang belum berusia 40 tahun agar dapat melenggang mudah ke Pilpres di 2024 sebagai Cawapres dari Prabowo Subianto.
Laporan Tempo menuliskan bahwa Jokowi terbukti menggunakan berbagai instrument negara untuk mendukung dinastinya. Publik melihat Nepotisme sedang dihidupkan kembali oleh Jokowi dari zaman Orde Baru akan menghianati Reformasi dan mencederai Demokrasi. Proses Demokrasi yang semestinya semua orang bersaing dengan setara, justru sebaliknya. Apa yang dilakukan Jokowi telah melukai hati para anak muda sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki nilai-nilai integritas, mengedepankan keadilan dan menolak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Memasang Gibran sebagai kepanjangan tangan kekuasaannya, Jokowi mendapat kemarahan publik atas skandal ini. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sedang mengadili berbagai pelanggaran yang ditemukan dari Ketua dan Anggota MK yang terbukti melanggar etis. MKMK akan membacakan putusannya Selasa depan tanggal 7 November mengenai hasil pelaporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi.
Publik meragukan MKMK yang baru dilantik setelah keputusan MK ini. MKMK dilantik oleh Anwar Usman, dan Anwar dianggap telah menghalangi terbentuknya MKMK selama beberapa tahun lalu. Perihal keputusan MKMK yang akan diambil beberapa hari lagi, apakah MKMK akan memihak kepada konstitusi atau justru mendukung kubu Prabowo-Gibran sebagai wajah politik dinastinya Jokowi. Apabila demikian tindakan ini justru menggambarkan kepada publik bahwa rezim otoriatarian baru akan datang dari terpilihnya orang-orang di balik Skandal Bapak, Paman dan Ponakan ini. Kaum muda tidak akan diam saja melihat Republik ini diobrak-abrik oleh kepentingan oligarki dan keluarganya.
Oleh karena itu, pertemuan tukar-pandang dan baku atur strategi ini untuk menentukan keberpihakan gerakan pemuda terhadap fenomena yang telah mengkhianati Reformasi ini. Dari persoalan ini, apakah solusinya ketua MK harus mundur? atau justru Presiden Jokowi yang harus diturunkan secara paksa untuk memperbaiki sistem negara kita yang dirusaknya?
Diskusi akan dipatik oleh:
Syahdan – Gejayan Memanggil
Ali Sadikin – The Activist Cyber
Delpedro – Blok Politik Pelajar
Fiyya – Bangsa Mahardika
Melki Sedek Huang – Ketua BEM Universitas Indonesia
Ahmad Nurhadi – Kordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia
Rivaldi Haryo Seno – Gerakan Buruh Bersama Rakyat
Melia – YLBHI
Giebral – Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada
Vladima Insan Mardika – Kepresma Universitas Trisakti
Jihan Fatihaah – Perempuan Mahardika
Bisma Ridho – Mahasiswa Institut Tekhnologi Bandung
Dowe Daeng – Aliansi Sejuta Buruh
Axel – Public Virtue
(Agt/PM)