Ket gambar: Tokoh Nasional – Aktivis Great Institute foto bersama usai diskusi. Foto/Great Institute
Pikiranmerdeka.com | Global Research on Economics, Advance Technology and Politics (GREAT) Institute yang digagas oleh Syahganda Nainggolan menggelar diskusi penting bertajuk “Prabowonomics dan Tantangan Terbesar di Era Perang Global”. Acara ini menghadirkan Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan dan Komisaris Utama MIND ID, sebagai pembicara utama.
Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa negara harus hadir secara nyata dalam mengelola kembali aset-aset strategis seperti tambang, ladang minyak, dan perkebunan. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang kini menjadi pijakan kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan Prabowo Putin: Berikut Kerjasama yang Akan Dilakukan Indonesia Rusia
Menelisik Jokowi Ketika “Melindungi” Gibran Dari Ancaman Pemakzulkan?
Rekomendasi kedua dari forum ini adalah perlunya percepatan industrialisasi nasional, terutama di sektor pangan dan energi, guna memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Sementara itu, tantangan ketiga yang disoroti adalah ketegangan geopolitik global yang menuntut ketepatan dalam memilih arah dan sekutu politik.
Ket gambar: Fuad Bawazier – Syahganda Nainggolan dalam acara diskusi GREAT Institute. Foto/Sindonews
Syahganda Nainggolan selaku Ketua Dewan Direktur GREAT Institute menegaskan bahwa Prabowo menerima mandat kepemimpinan dalam situasi dunia yang sangat tidak stabil. “Perang kini nyata terjadi di berbagai kawasan, dari Gaza hingga Laut China Selatan. Multilateralisme runtuh, dan dunia kembali pada blok-blok kekuasaan,” ujarnya dalam forum yang digelar di Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Fuad Bawazier dalam paparannya menyampaikan bahwa semangat Prabowonomics adalah melanjutkan dan menjalankan Pasal 33 UUD 1945 tanpa terjebak pada dikotomi politik masa lalu seperti Orde Baru atau Orde Lama. Ia mengkritik keras kerusakan pengelolaan sumber daya alam pascareformasi.
Wilayah Ini Waspada! Gempa Megathrust Hitungan Menit Picu Tsunami 20 Meter
Dunia Bereaksi, 12 Negara Ini Dilarang Trump Masuk ke Amerika
“Kalau Pasal 33 tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, lebih baik dihapus saja agar kita tidak terus jadi bangsa hipokrit,” tegasnya.
Ia menilai bahwa komitmen Prabowo terhadap pelaksanaan Pasal 33 sudah mulai terlihat nyata. Ke depan, pergeseran arah kebijakan luar negeri yang lebih condong ke Rusia, China, dan negara-negara BRICS dibandingkan ke Barat juga perlu dikaji dengan cermat.
Diskusi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional seperti Hatta Taliwang, Adhie Massardi, Zarmansyah, Dian Fatwa, Helmy Fauzi, Adhamsky Pangeran, Rauf Purnama, Jumhur Hidayat, Bursah Zarnubi, dan Musa Rajekshah.
Sumber: Sindonews.com
Editor: Agusto Sulistio
GREAT Institute: Kerja Sama Kejagung-TNI Perlu Dibatasi Waktu