Penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengurusi permasalahan Papua menandai babak baru dalam penanganan wilayah yang selama puluhan tahun dilingkupi ketimpangan pembangunan, konflik bersenjata, hingga isu pelanggaran hak asasi manusia. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan langsung memberikan arahan agar Gibran lebih terlibat dalam penanganan persoalan Papua secara menyeluruh.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa pemerintah berencana menempatkan kantor Wakil Presiden di Papua. Tujuannya agar Gibran dapat bekerja langsung dari tanah Papua, bukan hanya memantau dari Jakarta.
Menelisik Jokowi Ketika “Melindungi” Gibran Dari Ancaman Pemakzulkan?
Tarif Trump Tekan Rupiah, Pasar Keuangan Bergejolak, Waspada!
Pertemuan Tertutup Netanyahu-Trump Malam Ini, Tak Sejalan Dengan Semangat Perdamaian
Perang Modern dan Langkah Cerdas Iran Meninggalkan GPS Buatan AS
Namun demikian, belum ada rincian resmi terkait peran Gibran dalam penanganan Papua. BBC News Indonesia melaporkan bahwa berbagai sumber primer dari kalangan pemerintahan belum memberikan informasi teknis tentang bentuk penugasan tersebut.
Misi Baru, Tantangan Lama
Gibran bukan orang pertama yang mendapatkan mandat khusus untuk Papua. Pada 2022, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pernah dipercaya memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Ia bahkan berkantor di Papua selama beberapa hari untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat.
Namun upaya tersebut masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Akar persoalan Papua dinilai belum disentuh secara substansial. Aspirasi masyarakat masih kerap diabaikan, dan pendekatan yang digunakan pemerintah cenderung berfokus pada pembangunan fisik serta keamanan.
Sejumlah akademisi dan pengamat menyatakan bahwa langkah Gibran hanya akan menjadi simbolik jika tidak disertai pendekatan yang baru dan menyeluruh, terutama melalui dialog damai yang melibatkan semua elemen masyarakat Papua.
Efek Gabung BRICS? Ancaman Tarif Trump 2025 Nyata, Rupiah Melemah!
Ayatollah Ali Khamenei Siapkan Penggantinya, Rusia Ancam AS
Kaesang Kembali Maju Jadi Ketum PSI, Pastikan Jokowi Tak Ikut Bertarung
Berikut 24 Calon Dubes RI Selesai Uji Kelayakan, DPR Segera Mengesahkan
Dialog Kunci yang Selalu Dikesampingkan
Peneliti Papua dari BRIN, Adriana Elisabeth, menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua memerlukan pendekatan damai berbasis dialog. Hal serupa juga diungkapkan dua akademisi yang aktif meriset Papua, yang menilai bahwa penyelesaian masalah tidak akan terjadi selama aparat dan pemerintah hanya berbicara tanpa mendengar suara rakyat Papua.
“Negosiasi itu mendengar. Mendengar apa keberatannya orang Papua. Itu hanya bisa terjadi kalau kita berdialog,” kata Adriana.
Sebaliknya, Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom, meragukan efektivitas penunjukan Gibran. Ia menilai langkah pemerintah pusat akan percuma tanpa adanya dialog politik dengan perwakilan Papua. Ia bahkan menyebut pendekatan militeristik justru mempercepat tuntutan kemerdekaan Papua.
Pembangunan Tanpa Suara Rakyat
Satu kritik paling tajam terhadap kebijakan pemerintah adalah minimnya pelibatan masyarakat asli Papua dalam pembangunan, khususnya proyek strategis nasional seperti food estate di Merauke.
Warga adat seperti Kaspar Kahol dan Yasinta Moiwend dari Wanam, Papua Selatan, mengungkapkan bahwa hutan adat mereka digusur tanpa musyawarah. Hutan bukan hanya tempat berburu atau bertani bagi mereka, tetapi merupakan warisan leluhur dan simbol identitas budaya yang kini terancam hilang.
“Kami hanya seperti penonton,” ujar Yasinta yang kecewa karena tidak pernah diajak berdiskusi, apalagi menyetujui proyek tersebut.
Peninggalan Jokowi, Kuat di Fisik, Lemah di Dialog
Selama sepuluh tahun menjabat, Presiden Joko Widodo dikenal sebagai presiden yang paling sering mengunjungi Papua, dengan 18 kali kunjungan dan berbagai proyek infrastruktur seperti Jalan Trans Papua, pelabuhan, bandara, hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dana otonomi khusus juga meningkat signifikan dari Rp42 triliun pada 2014–2021, menjadi Rp7–8 triliun per tahun pada 2022–2024. Namun pendekatan pembangunan yang dilakukan Jokowi juga menyisakan berbagai kontroversi, terutama menyangkut ekspansi industri yang memicu deforestasi besar-besaran.
Laporan Auriga Nusantara mencatat bahwa hampir 300 ribu hektare hutan hilang selama periode pertama pemerintahan Jokowi. Selain itu, kebebasan sipil di Papua juga tergerus. Organisasi HAM seperti TAPOL mencatat lebih dari 300 orang Papua ditangkap dengan tuduhan makar antara 2019 dan 2023.
Papua Masih di Simpang Jalan
Pendekatan militeristik dinilai tetap berlanjut di era Prabowo, terutama melalui proyek-proyek besar seperti food estate di Merauke yang turut melibatkan tentara. Prabowo, menurut peneliti BRIN Cahyo Pamungkas, cenderung akan melanjutkan pola pembangunan yang berbasis eksploitasi sumber daya alam dengan dominasi militer.
Cahyo menyebut bahwa pemerintah masih gagal memahami representasi masyarakat Papua yang berbasis klan dan marga. Tanah-tanah adat sering dianggap kosong dan dimanfaatkan negara tanpa komunikasi dengan masyarakat adat, menciptakan konflik yang seharusnya bisa dihindari.
Gibran dan Ujian Kepemimpinan Nyata
Sejauh ini, Gibran belum menunjukkan langkah konkret terkait Papua sejak resmi menjabat sebagai wakil presiden. Bahkan kunjungannya ke Merauke yang dijadwalkan Januari lalu pun batal karena alasan tugas negara lainnya. Hanya saat masa kampanye ia sempat menyatakan komitmennya soal konektivitas jalan dan pemerataan pembangunan di Tanah Papua.
Penugasan khusus di Papua bisa menjadi momen penting bagi Gibran untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin muda. Namun publik menuntut lebih dari sekadar simbolisme. Diperlukan pendekatan inklusif, berbasis budaya lokal, serta keinginan kuat untuk berdialog secara setara dan terbuka.
Aspirasi masyarakat Papua seperti Yasinta dan Kaspar masih menggantung. Mereka menolak dipinggirkan dan menuntut pengakuan atas hak adat serta keberadaan mereka.
“Kalau sudah digusur semua, kami mau cari makan ke mana?” tanya Kaspar.
Kini, pertanyaannya adalah: apakah Gibran akan sekadar meneruskan pola lama atau berani membuka jalan baru bagi Papua?
Sumber: BBC News Indonesia, 2 Juli 2025
Editor: Agusto Sulistio