Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berbicara terbuka di hadapan Komisi VI DPR RI terkait masa depan kementerian yang dipimpinnya setelah terbentuknya Badan Pengelola Investasi Danantara. Dalam rapat yang digelar Rabu (9/7/2025), Erick menegaskan bahwa hadirnya Danantara bukan berarti Kementerian BUMN kehilangan fungsi utamanya dalam pengelolaan perusahaan milik negara.
Menurut Erick, kementeriannya akan tetap memainkan peran strategis, namun kini difokuskan sebagai regulator dan pengawas atas kinerja BUMN. Sementara itu, urusan operasional dan investasi sepenuhnya akan menjadi ranah Danantara. Skema pembagian tugas ini, menurutnya, merupakan upaya untuk menciptakan tata kelola perusahaan pelat merah yang lebih efisien, profesional, dan transparan.
“Kami tetap bertanggung jawab terhadap arah kebijakan dan pengawasan. Tapi untuk hal teknis dan pengembangan investasi, Danantara yang akan pegang kendali,” kata Erick dalam penjelasannya.
Erick juga menekankan bahwa kehadiran Danantara tidak serta-merta mematikan fungsi kementerian, melainkan justru memperkuat sinergi antara regulator dan pelaksana investasi negara. Ia berharap, model ini dapat meningkatkan pemasukan negara dari sektor BUMN tanpa membebani struktur birokrasi.
Danantara sendiri dibentuk sebagai entitas investasi negara yang bertugas mengelola dan mengembangkan aset-aset BUMN secara lebih fleksibel dan kompetitif. Lembaga ini diharapkan mampu menarik mitra strategis global dan lokal untuk memaksimalkan potensi ekonomi nasional, tanpa intervensi politik ataupun birokrasi yang berbelit.
Dengan pembagian peran yang lebih terstruktur ini, publik diharapkan dapat melihat perubahan nyata dalam pengelolaan BUMN yang lebih lincah, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Namun, efektivitasnya tetap perlu diawasi bersama agar tidak menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.
(Hen/PM)