Foto: Haris Rusly Moti (Google).
Haris Rusly Moti (Aktivis Mhasiswa 1998), menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mengambil langkah bijak dan penuh kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Haris menegaskan bahwa pemerintah saat ini terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan seperti MUI, KWI, PGI, serta dari para ekonom dan pengusaha.
“Kritik dan masukan dari masyarakat adalah suplemen yang memperkuat kebijakan agar semakin berpihak pada kepentingan rakyat. Saya yakin Presiden Prabowo mendengar dan membaca aspirasi yang berkembang untuk menyempurnakan kebijakan tersebut,” ujar Haris dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis (26/12/2024).
Tanggung Jawab dalam Penerapan PPN 12%
Haris menekankan bahwa kebijakan PPN 12% bukanlah keputusan yang muncul di era pemerintahan Prabowo. Meski demikian, ia menilai bahwa pemerintahan saat ini tidak akan lepas tangan dan akan tetap bertanggung jawab penuh dalam implementasinya.
“Bukan karakter Presiden Prabowo untuk menyalahkan masa lalu. Dalam menghadapi tantangan kebijakan ini, pemerintah tetap mengedepankan tanggung jawab dan kehati-hatian,” tegas Haris.
Menavigasi Tantangan Global
Menurut Haris, pemerintah saat ini dihadapkan pada situasi geopolitik dunia yang semakin kompleks. Perdagangan global telah bergeser dari pasar bebas menuju pola aliansi geopolitik atau friendshoring.
“Persaingan antara blok Barat yang dipimpin AS dan Uni Eropa dengan blok China dan Rusia telah menciptakan ekonomi global yang diprediksi suram pada 2025. Pemerintah manapun di Indonesia akan menghadapi pilihan kebijakan yang sulit dalam ruang gerak yang terbatas,” jelas Haris.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan PPN 12% diambil untuk memitigasi dampak buruk dari situasi global tersebut, sekaligus melindungi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.
Fokus pada Barang Mewah
Haris juga menyoroti pentingnya kebijakan ini untuk tidak membebani masyarakat menengah ke bawah. Ia sejalan dengan pandangan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menekankan bahwa PPN 12% harus diterapkan pada barang-barang mewah.
“Saya yakin pemerintahan Prabowo akan membuat kategorisasi yang tepat terkait komponen barang mewah yang dikenakan PPN 12%, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu,” ungkapnya.
Ajakan untuk Bersatu
Di akhir pernyataannya, Haris mengajak semua pihak untuk menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan pandangan mengenai kebijakan ini. Ia mengingatkan pentingnya bekerja sama untuk melindungi ekonomi nasional dari dampak buruk pertikaian global.
“Kita perlu bersama-sama membangun ekonomi nasional dan menjaga bangsa dari dampak buruk konflik geopolitik. Kebijakan sulit seperti PPN 12% ini harus ditempuh dengan penuh kehati-hatian agar tidak memperlemah daya beli rakyat,” pungkas Haris.
Pernyataan Haris Rusly Moti ini menjadi refleksi atas pentingnya komunikasi yang terbuka, langkah yang penuh tanggung jawab, dan keberanian dalam menghadapi tantangan global demi kepentingan rakyat dan bangsa.
(Agt-The Activist Cyber/PM)