“In a world that’s changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.” – Mark Zuckerberg
Pikiranmerdeka.com, Jakarta – Di penghujung tahun 2025, tepatnya di bulan November, banjir bandang dan longsor meluluhlantakan Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bencana ini dikondisikan oleh kerusakan daya dukung ekologi (hutan) telah berlangsung lama dan sistematis dan dipicu secara tidak langsung oleh pergerakan siklon Ceynar.
Pemantauan tutupan hutan menunjukkan bahwa sejak 2001 hingga 2024 Sumatera kehilangan sekitar 4,4 juta hektare hutan, dengan deforestasi terkonsentrasi di wilayah hulu DAS dan lereng Bukit Barisan, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (Reuters, 2025; KLHK).
Di tahun 2024 saja, deforestasi di Sumatera tercatat sekitar 78 ribu hektare, hampir setengah dari total deforestasi nasional (KLHK/BPS), yang sebagian besar dipicu oleh ekspansi perkebunan, pertambangan, dan pembalakan hutan.
WALHI menegaskan bahwa degradasi hutan di kawasan hulu secara langsung menurunkan fungsi hidrologis kunci seperti mengurangi daya serap air, meningkatkan limpasan permukaan, serta mempercepat erosi dan longsor sehingga material kayu dan sedimen terbawa ke sungai dan memperparah banjir bandang Sumatera.
Dashboar data bencana BNPB (29/12/2025) mencatat jika 52 Kab/Kota terdampak, 1.140 juta jiwa meninggal, 163 masih dinyatakan hilang, dan 399,2 ribu orang dipaksa mengungsi. Saat yang sama, Pemerintah Nasional tidak pernah menaikkan status bencana ini sebagai bencana nasional.
Hingga hari ini, kondisi Sumatera masih jauh dari pulih sementara kondisi penyebab bencana dan pemicunya masih terus bergerak, bahkan berlipat ganda. Jika hari ini bencana hidrometereologi meluluhlantakan Sumatera, maka besok bisa saja menghantam Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara atau Papua.
Di sisi yang lain, kombinasi multi-faktor: kapasitas negara yang gagap bencana, efisiensi yang membuat anggaran penanganan bencana makin terbatas, pendanaan global pada sektor kemanusiaan yang terus merosot, serta lemahnya kolaborasi dari para pegiat pembangunan dan kemanusiaan di sector masyarakat sipil dapat menjadi kontributor terhadap bencana ekologis dapat menjadi krisis berlarut-larut.
Oleh karena itu, di bawah awan kelabu pendanaan kemanusiaan, sebuah panggilan darurat bagi gerakan masyarakat sipil dilakukan sebagai ajakan kepada para pegiat OMS di seluruh Indonesia untuk sejenak menyelaraskan kesadaran dan membayangkan imajinasi terhadap masa depan yang seharusnya dapat disepakati dan bangun secara kolektif, yang juga diharapkan dapat memecah kebuntuan situasi krisis pendanaan, kolaborasi, peran dan konektvitas yang selama ini terus menerus mengakibatkan sektor masyarakat sipil seakan-akan tidak memiliki posisi tawar, tanpa solusi tanding, kritik yang tidak berdampak serta tanpa kekuatan memengaruhi perubahan, dan hanya bergantung pada sumber pendanaan konvensional.
Selain itu, panggilan ini juga ditujukan untuk membangun sistem penggalangan dana bencana (disaster pooled fund) pada tingkat regional dengan kesadaran negara kepulauan dimana komunitas terdampak berada. 55 OMS yang merupakan bagian dari jejaring WALHI, LBH, Lokadaya, Penabulu dan Civic Engagement Alliance (CEA) sekaligus mewakili region Papua, Sulawesi-Maluku, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera dan Jawa memenuhi panggilan ini dengan berkumpul di Jakarta, di tengah upaya pemulihan Sumatera, perayaan Natal, dan libur akhir tahun.
Para pegiat OMS tersebut mewakili kehadiran para desainer, mereka yang datang untuk merancang alternatif terhadap masa depan, berusaha keluar dari kegelapan yang dibentuk bertahun-tahun lamanya. Para desainer mengambil resiko, berusaha menemukan jalan baru dari kebuntuan dan ketidakmungkinan yang sebenarnya diakibatkan oleh pengaturan permainan (resource game) yang hanya ditujukan oleh segelintir kuasa dan kepentingan tertentu.
Hasil-hasil penting lokakarya
Sejak tanggal 27 sampai 29 Desember, lokakarya ini telah menjadi momen reflektif bagi pondasi niat gerak bersama dan memberikan kekuatan untuk memulai langkah konkret mengembangkan instrumen sistemik dan akuntabel dalam mengonsolidasikan posisi dan peran strategis sektor masyarakat sipil di masing-masing region.
Selama tiga hari tersebut, para pegiat OMS memetakan dan mendiskusikan resiko dan ancaman bencana berbasis pada situasi regionalnya, merefleksikan potensi dari sumberdaya lokal yang tesedia dan yang memampukan penggalangan kemanusiaan, dan membangun imajinasi kolektif terhadap rancang bangun sistem yang dapat beroperasi sebagai mekanisme lumbung dana bencana (disaster pooled fund) di tingkatan regional.
Tumbuh kesadaran bersama bahwa walaupun inisiatif pengembangan lembaga intermediary pengelola dana ini diawali dari kebutuhan mobilisasi dan penyaluran dana bantuan bencana namun pada akhirnya, jika dapat diwujudkan, instrumen ini akan juga mampu bekerja di bawah kerangka kerja Triple Nexus (kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian) dimana semua gerak sektor masyarakat sipil akan membawa tujuan-tujuan perubahan dalam laju pembangunan, berorientasi pada keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem yang lebih hakiki sembari selalu menjunjung prinsip-prinsip kemanusian inti.
Optimisme Para Desainer
“Bencana banjir dan longsor di Aceh tidak hanya merendam rumah, menghancurkan sarana prasarana dan sumber penghidupan, serta melumpuhkan layanan dan fasilitas publik, tetapi juga memperbesar kerentanan perempuan, anak, disabilitas serta kelompok rentan lainnya. Saya menyaksikan bahwa dalam situasi darurat, kebutuhan spesifik perempuan dan anak—seperti perlindungan dari kekerasan, layanan kesehatan reproduksi, ruang aman, hingga pemenuhan gizi—sering kali belum menjadi prioritas utama dalam respon bencana,” terang Riswati, Direktur Flower Aceh.
Bagi Riswati, keterlibatan di dalam Panggilan Darurat dan Lokakarya Pengembangan Pooled Fund Bencana Tingkat Regional adalah bagian dari membawa suara korban, suara perempuan akar rumput dan relawan lokal yang bekerja langsung di lapangan. Sebab itu, pertemuan ini sangat penting bagi dirinya untuk memperluas dukungan dan aliansi dalam respon bencana dan advokasi kebijakan yang lebih sistematis.
Lokakarya semacam ini juga dipandang urgent, sebab mampu mengakomodir suara dan pengalaman di tingkat lapang, termasuk pengalaman penyintas, terutama perempuan, diakui sebagai pengetahuan penting dalam merumuskan konsep dan strategi untuk menyusun rencana kebijakan dan pengelolaan dana kemanusiaan.
Di sisi yang lain, isu yang tak kalah mendesaknya, adalah kebutuhan pada mekanisme pendanaan bencana yang lebih cepat, fleksibel, dan berpihak pada kelompok paling terdampak, khususnya perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Mekanisme Pooled fund bencana di level regional ini menurut saya dapat menjadi solusi nyata. Pooled Fund Bencana harus memastikan partisipasi aktif komunitas, organisasi perempuan dan aktor lokal sejak tahap perencanaan hingga implementasi respon. Refleksi dari pengalaman kami di Aceh menunjukkan pentingnya respon yang sensitif gender dan berbasis komunitas, agar respon bencana lebih adil, efektif, dan berkelanjutan,” tegas Riswati.
Muhammad Arman, dari Yayasan Aksi Kelola Ekosistem (AKE) yang bekerja bersama komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku Utara memiliki optimisme yang senada.
Sebagai bagian terdepan dari masyarakat yang terdampak langsung dari kenaikan suhu dan permukaan air laut akibat perubahan iklim, inisiatif pooled fund bencana di tingkat regional adalah bagian dari inovasi mekanisme pendanaan kebencanaan sebagai dana bersama yang dihimpun secara kolaboratif dari berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, sektor swasta, dan pemerintah. Skema ini akan didirikan dalam sebuah payung kelembagaan yang dibentuk dan dikelola oleh organisasi masyarakat sipil lokal bersama mitra strategis.
“Dengan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta dapat dimanfaatkan secara fleksibel, pooled fund bencana regional yang digerakkan aktor masyarakat sipil ini adalah insttumen strategis dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas kesiapsiagaan, respons darurat yang cepat, hingga pemulihan pascabencana secara berkelanjutan dengan perspektif pelokalan yang kuat dan berbasis pada sumberdaya tempatan secara kolaboratif,” tegasnya. (Amhar)