Foto: Darwis Jeunib Tokoh Masyarakat Aceh / Antara.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengembalikan empat pulau yang sebelumnya menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara disambut antusias oleh warga Aceh dan mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, dan Pulau Panjang kini resmi menjadi bagian dari Provinsi Aceh. Langkah ini sekaligus mengakhiri ketegangan yang sempat mencuat akibat keputusan awal Kementerian Dalam Negeri yang memasukkan pulau-pulau tersebut ke dalam wilayah administrasi Sumatera Utara.
Darwis Jeunib, Mantan Wakil Panglima GAM sekaligus Ketua Mualimin, menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas keputusan tersebut. “Kami berterima kasih kepada Pak Prabowo. Beliau paham sejarah Aceh,” ujar Darwis di Kantor DPP Partai Aceh, Selasa (17/6). Ia juga mengingatkan agar Presiden menuntaskan poin-poin penting dalam perjanjian damai Helsinki yang belum terlaksana.
Menelisik Jokowi Ketika “Melindungi” Gibran Dari Ancaman Pemakzulkan?
Kegembiraan serupa terlihat di Banda Aceh. Sejumlah warung kopi dipenuhi warga yang menyaksikan siaran langsung pengumuman keputusan. Televisi-televisi menayangkan ulang pernyataan resmi pemerintah, sementara pengunjung tampak mengikuti dengan seksama.
“Alhamdulillah, janji Mualem (Muzakir Manaf) untuk merebut kembali pulau-pulau itu ditepati,” kata Fauzan, warga Banda Aceh. Warga lainnya, Amrizal, menilai strategi ‘diam-diam’ Gubernur Aceh membuahkan hasil. “Pak Prabowo akhirnya yakin bahwa pulau-pulau itu memang bagian dari Aceh,” katanya.
Keputusan resmi diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan. “Empat pulau, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen pemerintah ditetapkan sebagai wilayah Provinsi Aceh,” ujar Prasetyo. Ia menegaskan, keputusan diambil setelah menelaah laporan dan data dari Kemendagri.
Netanyahu Ancam Serang Iran Lebih Besar, “Saat Ini Belum Seberapa”
Polemik ini bermula ketika Mendagri Tito Karnavian menetapkan empat pulau tersebut sebagai bagian dari Sumatera Utara. Keputusan itu menuai protes dari berbagai pihak di Aceh, mulai dari tokoh masyarakat, legislatif, hingga aktivis dan mantan kombatan GAM.
Kini, keputusan Presiden Prabowo menjadi angin sejuk yang dinantikan rakyat Aceh. Selain mengembalikan kepercayaan publik, langkah ini juga dinilai sebagai pengakuan terhadap sejarah dan hak-hak administrasi Aceh.
(Agt/PM)