Foto: Aktivis Kemanusiaan, Greta Thunberg dkk (Reuters)
Pemerintah Indonesia diminta untuk mengambil peran aktif dalam membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut pembebasan Greta Thunberg beserta 11 aktivis lainnya yang ditangkap dan disandera oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di laut internasional, pada Senin dini hari, 9 Juni 2025.
Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, menyerukan Presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan blokade Israel atas Gaza dan membebaskan para aktivis.
“Indonesia mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai paling masuk akal. Tapi solusi ini hanya bermakna jika disertai penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus mengingatkan Israel dan AS bahwa dukungan terhadap kekerasan tidak bisa dibenarkan,” tegas Teguh, Senin (9/6/2025).
Greta Thunberg dan timnya tengah menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza dengan kapal Madleen yang dioperasikan Koalisi Armada Kebebasan (Freedom Flotilla Coalition/FFC). Mereka membawa bantuan yang dikumpulkan dari komunitas internasional dan berusaha menembus blokade Israel. Namun kapal mereka dihentikan secara paksa, dan seluruh kru ditangkap.
GREAT Institute, yang dipimpin oleh DR. Syahganda Nainggolan, juga meminta PBB menekan Israel agar membuka akses kemanusiaan dan membebaskan para aktivis.
Teguh menilai, sikap Amerika Serikat yang kembali menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menolak gencatan senjata menunjukkan bahwa dunia tidak bisa lagi berharap pada lembaga itu.
“Kendati tidak mengikat secara hukum, resolusi Majelis Umum PBB tetap penting. Ia mencerminkan nilai-nilai global yang bisa memengaruhi arah hukum internasional,” tambahnya.
(Agt/PM)