Presiden Prabowo Subianto menyoroti masalah ketimpangan ekonomi yang terus mengemuka di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ia menilai, selama 30 tahun terakhir, para elite di kawasan ini terlalu larut dalam filosofi kapitalisme ala laissez-faire, yakni sistem ekonomi yang meminimalkan campur tangan negara. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu membawa kesejahteraan merata.
“Ekonomi kami tumbuh 5% secara konsisten, khususnya dalam tujuh tahun terakhir. Tapi kenyataannya, hanya segelintir orang kurang dari 1% yang benar-benar menikmati hasilnya,” ujar Prabowo dalam forum internasional Saint Petersburg International Economic Forum yang disiarkan secara daring, Sabtu (21/6/2025).
Ayatollah Ali Khamenei Siapkan Penggantinya, Rusia Ancam AS
Harga Ayam Anjlok, Peternak Menjerit, Siapa yang Untung?
Menelisik Jokowi Ketika “Melindungi” Gibran Dari Ancaman Pemakzulkan?
Pernyataan Prabowo menggambarkan bahwa strategi pertumbuhan selama ini gagal menciptakan efek menjalar ke bawah (trickle down effect). Alih-alih memperkaya semua lapisan masyarakat, kemakmuran justru menumpuk di kalangan atas.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat pandangan ini. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2018–2024 hanya mencapai 3,89%, dengan fluktuasi akibat pandemi dan dinamika global. Di sisi lain, ketimpangan tetap tinggi. Rasio gini indikator ketimpangan pendapatan naik dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,381 pada September 2024. Semakin mendekati angka 1, berarti distribusi kekayaan semakin timpang.
Prabowo menyampaikan bahwa ketimpangan ini tak bisa dibiarkan. Ia menawarkan pendekatan jalan tengah: tetap mengadopsi nilai-nilai kapitalisme yang mendorong inovasi dan inisiatif, namun disertai intervensi aktif negara untuk menekan kemiskinan dan kelaparan.
Sri Mulyani, Soal Kemiskinan, Gizi dan Pendidikan, Berikut Solusinya?
Menavigasi Lautan Konflik Iran–Israel dan Jalur Pelayaran Barang Kebutuhan
“Kita memilih filosofi ‘kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.’ Pemerintah harus berpihak kepada rakyat banyak, dan untuk itu, dibutuhkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Ini adalah kunci percepatan pembangunan,” tegasnya.
Pernyataan Presiden mencerminkan niat untuk merombak pendekatan ekonomi agar tak lagi elitis dan eksklusif. Ia menawarkan arah baru: keseimbangan antara pasar yang bebas dan negara yang hadir bukan untuk mengatur segalanya, tapi untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.
Sumber: Bloomberg
Editor: Agusto Sulistio