Jakarta — Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai agenda demonstrasi pada 27 Agustus 2026 di Jakarta yang mengusung tuntutan pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor pada dasarnya sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Haris menduga ada kekuatan senyap yang berupaya mendaur ulang situasi aksi Agustus 2025 untuk memengaruhi dan memanaskan suasana menjelang aksi 27 Agustus 2026.
“Sebetulnya aksi massa tanggal 27 Agustus 2026 yang menuntut pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor masih sejalan dengan arah kebijakan dan tekad Presiden Prabowo,” kata Haris kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).
Menurut Haris, langkah Prabowo dalam memberantas korupsi bahkan telah bergerak lebih mendasar dari sekadar memenuhi tuntutan gerakan massa. Presiden, kata dia, berupaya mencegah kebocoran kekayaan negara sekaligus melakukan penyitaan terhadap aset hasil korupsi, termasuk yang berkaitan dengan sektor pertambangan, kehutanan, dan lahan.
“Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga terkait aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri,” jelas Haris.
Haris juga menilai tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang belakangan mendapat kritik dari sejumlah pihak, secara bertahap mengalami perbaikan signifikan di bawah kepemimpinan yang baru.
Meski demikian, Haris menilai pilihan tanggal 27 Agustus 2026 sebagai momentum aksi terasa sangat provokatif. Ia menduga ada kekuatan senyap yang terobsesi mendaur ulang suasana aksi Agustus 2025 yang meninggalkan duka, setelah pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan meninggal dunia. Peristiwa tersebut kemudian diikuti kerusuhan dan penjarahan rumah sejumlah pejabat.
“Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial dengan menumpangi gerakan massa. Mereka ingin menciptakan krisis kepercayaan dan delegitimasi terhadap kebijakan progresif dan populis Presiden Prabowo,” tegas Haris, yang pernah menjadi Komandan Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Haris menduga momentum satu tahun wafatnya Affan Kurniawan sengaja ditumpangi untuk membangkitkan kemarahan para pengemudi ojol dan masyarakat luas, sehingga berpotensi mendorong terjadinya pembangkangan sosial.
“Namun, kami yakin kawan-kawan komunitas driver ojol tidak akan terprovokasi. Karena baik DPR RI maupun pemerintahan Prabowo telah mengakomodir tuntutan kawan-kawan driver ojol.
Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tercatat beberapa kali menerima dan mendengar langsung aspirasi dari delegasi komunitas driver ojol,” lanjut Haris.
Haris juga mengingatkan masyarakat mengenai teknik information laundering, atau pencucian dan daur ulang informasi, yang menurutnya dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan membangun provokasi.
Ia menduga teknik tersebut sedang digunakan oleh kekuatan tertentu untuk memanaskan situasi menjelang aksi massa 27 Agustus 2026.
Menurut Haris, information laundering merupakan proses ketika disinformasi atau berita palsu yang sebelumnya disebarkan secara masif melalui akun-akun media sosial kemudian dibuat seolah-olah kredibel dengan cara diangkat atau disebarluaskan kembali melalui saluran media arus utama.
“Disinformasi dan berita palsu adalah konten itu sendiri, sedangkan pencucian informasi adalah teknik yang digunakan untuk melegitimasi konten disinformasi dan berita palsu tersebut sehingga tampak sebagai sebuah kebenaran,” jelas Haris, aktivis 98 Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Menurutnya, tanpa teknik tersebut, disinformasi dan hoaks cenderung bergerak terbatas di ruang-ruang marginal media sosial.
“Jika kita cermati, laundering informasi atau pencucian informasi telah digunakan sebagai teknik dalam peperangan psikologis.
Tujuannya adalah meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah,” ujar Haris.
“Gerakan seperti ini sebetulnya bagian dari rangkaian kampanye destabilisasi yang sedang dilancarkan dalam beberapa bulan terakhir,” sambungnya.
Meski demikian, Haris menilai kampanye destabilisasi tersebut pada akhirnya ibarat “pungguk merindukan bulan”. Ia mencontohkan munculnya proyeksi sejumlah pakar ekonomi yang memperkirakan nilai tukar rupiah dapat jatuh hingga Rp25.000 per dolar Amerika Serikat. Namun, menurut Haris, perkembangan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru perlahan menunjukkan penguatan.
Selain itu, Haris menyoroti pidato Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 di hadapan MPR, DPR, dan DPD.
Menurutnya, pidato tersebut telah memaparkan berbagai data mengenai capaian program pemerintah selama dua tahun pemerintahan.
Namun, Haris mengakui masih banyak persoalan rakyat yang belum terselesaikan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
“Kita butuh kerja sama dan kebersamaan untuk mengatasi problem rakyat. Bagi kami, gerakan sosial masyarakat adalah mitra kritis pemerintah dalam melindungi kebijakannya dari penyalahgunaan,” tutup Haris.
Editor: Agusto Sulistio
Sumber: Detik.com