Pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menembus angka 8 persen dalam beberapa tahun ke depan. Pernyataan ini disampaikannya dalam peluncuran Prasasti Center for Policy Studies, sebuah lembaga kajian kebijakan yang ia dirikan, pada Senin, 30 Juni 2025.
Hashim menjelaskan bahwa sejumlah program unggulan pemerintahan mendatang, seperti penyediaan makanan bergizi gratis, pembangunan perumahan, stabilisasi harga, serta hilirisasi industri, akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menavigasi Lautan Konflik Iran–Israel dan Jalur Pelayaran Barang Kebutuhan
BPKP dan Aparat Siap Ambil Alih Tambang Ilegal 300 Ribu Ha, Sumsel Terbanyak
Kasus Korupsi Gula, Jaksa Sebut 32 Kali Nama Enggartiasto Lukita
Meski bukan tahun ini, ia memperkirakan percepatan pertumbuhan mulai terasa sejak 2026.
Selain faktor domestik, Hashim menilai posisi politik luar negeri Indonesia yang netral turut memperkuat daya tarik di mata investor global. Ia menyebut bahwa investor dari Rusia, Ukraina, Tiongkok, hingga negara-negara Barat merasa nyaman berinvestasi di Indonesia karena iklim geopolitik yang inklusif.
Ia juga menyoroti masalah stagnasi rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) yang selama lebih dari satu dekade berada di kisaran 12 persen. Padahal, menurutnya, negara seperti Kamboja kini sudah mencapai 18 persen.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Hashim menekankan pentingnya reformasi sistem perpajakan dengan pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Ia mengungkapkan telah berdiskusi intensif dengan sejumlah pakar ekonomi, termasuk mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, guna merumuskan strategi fiskal yang lebih adaptif dan berdampak nyata.
Menelisik Jokowi Ketika “Melindungi” Gibran Dari Ancaman Pemakzulkan?
Kapal Raksasa Bermuatan 3000 Mobil Tenggelam di Samudra Pasifik
Terkait pendirian Prasasti Center, Hashim berharap lembaga tersebut dapat berperan sebagai pengawas independen terhadap implementasi program-program pemerintah. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki sisi lemah, dan karena itu perlu didampingi oleh pemikiran kritis dan riset yang berbasis data.
(Hen/PM)