Foto: Menkes RI, Budi Gunadi Sadikin.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membuka peluang bagi dokter umum untuk menangani operasi caesar di wilayah luar Pulau Jawa. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi perluasan akses layanan kesehatan yang dinilai masih timpang, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa rencana ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan kesehatan menjadi lebih merata di seluruh Indonesia. Budi menekankan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan semua warga, termasuk yang tinggal di luar Jawa, memperoleh akses layanan kesehatan yang setara.
Pasar Kramat Jati Kian Sepi, Pedagang Merana, Pelanggan Menghilang
PBB Umumkan Daftar Perusahaan yang Terlibat Genosida Gaza
Memanas, Ulama Iran Keluarkan Fatwa Terbaru: Pemimpin Ini Musuh Tuhan
“Intinya perintah Bapak Presiden adalah layanan kesehatan masyarakat itu yang paling utama,” ujar Budi kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).
Menurut Budi, Kementerian Kesehatan juga tengah berupaya memperkuat infrastruktur dan pembiayaan kesehatan, termasuk melalui penyediaan alat kesehatan dan pembenahan skema BPJS Kesehatan.
Selain soal sarana, Budi menyoroti perlunya pemerataan tenaga medis di seluruh Indonesia. Ia menyebut jumlah dokter spesialis masih sangat terbatas dan tidak merata, sehingga diperlukan pelatihan tambahan bagi dokter umum agar mampu menangani prosedur operasi seperti caesar, khususnya di daerah yang kekurangan spesialis.
Adian Napitupulu Bongkar Dugaan Pungli Triliunan Rupiah di Ojek Online
Prabowo Resmikan Proyek Raksasa Baterai Listrik Rp97 Triliun
Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli Bentukan Jokowi
Rencana pelatihan ini sejalan dengan target Kemenkes untuk membangun setidaknya 66 RSUD tipe C di berbagai kabupaten/kota di wilayah 3T. Dengan ketersediaan rumah sakit dan dokter yang lebih luas, diharapkan pelayanan kesehatan ibu dan anak bisa ditingkatkan.
Namun, kebijakan ini menuai respons kritis dari sejumlah pihak. Peneliti The Indonesian Institute (TII), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, menilai pemerintah seharusnya lebih fokus pada upaya pencegahan kematian ibu, seperti meningkatkan deteksi dini risiko kehamilan dan mempercepat rujukan ke fasilitas lengkap.
“Pendekatan berbasis data dan pencegahan harus lebih diutamakan ketimbang melonggarkan kewenangan medis tanpa penguatan deteksi dini risiko kehamilan,” ujar Natasya dalam rilis pers, Jumat (30/5).
Menelisik Jokowi Ketika “Melindungi” Gibran Dari Ancaman Pemakzulkan?
Tanker Minyak Putar Balik di Selat Hormuz, Lonjakan Harga dan Kelangkaan Minyak Depan Mata
Mantan Presiden Rusia Sebut Sejumlah Negara Siap Kirim Senjata Nuklir ke Iran
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan cakupan pemeriksaan antenatal. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, lebih dari 40 persen ibu hamil tidak menyelesaikan enam kali kunjungan antenatal, yang menjadi standar ideal pemantauan kehamilan.
Kebijakan pelibatan dokter umum dalam tindakan operasi caesar ini masih dalam tahap rencana dan diperkirakan akan dibarengi dengan pelatihan khusus serta pengawasan ketat, guna menjaga kualitas dan keselamatan layanan medis.
Sumber: Bloomberg
Editor: Agusto Sulistio