Foto: Kundrat Kanda (Ist)
Oleh : Kundrat Kanda – Pemerhati Sosial & Pembangunan
Kepemimpinan tidak cukup diukur dari seberapa sering seorang pemimpin hadir di tengah masyarakat, membagikan bantuan, atau membuat konten yang menyentuh emosi publik. Pemimpin daerah seharusnya mampu melihat persoalan sampai ke akar, kemudian membangun sistem yang membuat masyarakat tidak terus-menerus membutuhkan pertolongan.
Di sinilah kritik terhadap kepemimpinan KDM perlu disampaikan.
KDM terlihat sangat aktif menyelesaikan persoalan secara personal: datang, menemui warga, membantu secara langsung, bahkan membagikan uang dalam berbagai konten. Cara seperti ini memang mudah mendapat simpati karena persoalan masyarakat seketika terlihat selesai. Tetapi pertanyaannya: apakah kemiskinan selesai ketika seseorang diberi uang? Apakah pengangguran selesai ketika satu orang dibantu? Apakah persoalan pendidikan selesai ketika satu keluarga diberikan solusi sesaat?
Negara dan pemerintah daerah tidak boleh bekerja seperti pemadam kebakaran yang setiap hari hanya memadamkan api. Yang jauh lebih penting adalah mencari tahu mengapa kebakaran terus terjadi dan membangun sistem agar api tidak terus muncul.
Kritik yang sama juga perlu diarahkan pada sejumlah kebijakan yang berpotensi tidak selaras dengan regulasi yang lebih tinggi. Contohnya adalah kebijakan penambahan rombongan belajar di sekolah. Kebijakan daerah semestinya tidak hanya didorong oleh keinginan menyelesaikan persoalan secara cepat, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka regulasi pendidikan nasional. Kreativitas pemerintah daerah penting, tetapi kreativitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan yang berada di atasnya. Pemerintahan yang baik bukan hanya berani mengambil keputusan, tetapi juga memahami batas kewenangannya.
Persoalan yang lebih mendasar adalah arah kebijakan ekonomi. Masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan; mereka membutuhkan kesempatan untuk menjadi sejahtera. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan ekosistem usaha, memperkuat UMKM, membuka akses permodalan, meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, menarik investasi yang berkualitas, dan menciptakan lapangan kerja.
Di sinilah seorang kepala daerah dituntut bukan hanya memiliki kemampuan komunikasi dengan rakyat, tetapi juga memiliki literasi ekonomi dan bisnis yang memadai. Sebab kesejahteraan masyarakat tidak bisa dibangun hanya dengan membagikan uang dari satu tangan ke tangan yang lain. Kesejahteraan lahir ketika masyarakat memiliki pekerjaan, usaha yang produktif, pendapatan yang meningkat, dan kepastian ekonomi untuk masa depan.
Begitu pula dengan identitas kesundaan. Menghidupkan simbol, bahasa, budaya, dan kebanggaan sebagai urang Sunda tentu bukan sesuatu yang salah. Bahkan, itu bisa menjadi kekuatan kultural yang penting. Tetapi jangan sampai kesundaan berhenti sebagai simbol, sementara penderitaan rakyat hanya menjadi latar belakang konten.
Masyarakat Jawa Barat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang terlihat Sunda. Mereka membutuhkan pemimpin yang merasakan kegelisahan mereka: sulitnya mendapatkan pekerjaan, mahalnya biaya hidup, sulitnya mengembangkan usaha, rendahnya daya beli, ketimpangan kesempatan, dan ketidakpastian masa depan anak-anak mereka.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang gubernur bukanlah seberapa banyak warga yang pernah diberinya uang, seberapa sering ia muncul dalam konten, atau seberapa kuat simbol budaya yang ditampilkan.
Ukuran keberhasilannya adalah apakah setelah masa kepemimpinannya masyarakat menjadi lebih berdaya, lebih produktif, lebih sejahtera, dan tidak lagi bergantung kepada belas kasihan pemerintah.
KDM tidak perlu berhenti menjadi pemimpin yang dekat dengan rakyat. Tetapi kedekatan itu harus dinaikkan kelasnya: dari sekadar menolong orang per orang menjadi membangun sistem yang menolong jutaan orang.
Karena rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang setiap hari datang membawa uang.
Rakyat membutuhkan pemerintah yang mampu menciptakan keadaan di mana mereka tidak perlu lagi meminta uang.